- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kemendagri: Eksodus di Nunukan, Bukan karena Klaim Kerajaan Malaysia
TS
Abc..Z
Kemendagri: Eksodus di Nunukan, Bukan karena Klaim Kerajaan Malaysia
http://nasional.kompas.com/read/2014...ajaan.Malaysia
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Mulyana membantah bahwa eksodus yang terjadi di tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, karena persoalan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Agus, saat ini kecamatan Lumbis Ogong yang berada di perbatasan dua negara belum pernah dibicarakan oleh Indonesia dan Malaysia.
"Tidak benar bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, yaitu Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong, diklaim oleh Kerajaan Malaysia sebagai bagian dari wilayah kerajaan tersebut, sekali lagi itu tidak benar," kata Agus, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (14/11/2014).
Yang terjadi, kata Agus, wilayah Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang ada batas negara di dalamnya. Namun, batas itu belum ditegaskan dan ditetapkan dengan pasti secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.
"Sebagaimana diketahui, batas negara ditetapkan dan dipastikan secara bersama oleh dua pemerintah negara yang saling bertetangga. Dalam konteks ini, batas negara di kawasan Desa Sinapad dan Desa Simantipal memang belum dipastikan dan ditegaskan karena tim dari pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan," papar Agus.
Agus menjelaskan, untuk mengukur dan memetakan suatu segmen batas, dibuat perundingan oleh dua negara, dibahas segmen mana yang akan diukur bersama, besarnya tim, kapan waktunya, dan aspek-aspek lainnya. Jika sudah dicapai kesepakatan, akan dilakukan dengna kerja sama tim terpadu kedua negara sesuai jadwal yang disepakati.
Substansi terkait pengukuran, pemetaan dan penetapan batas, serta beberapa substansi teknis lainnya dibahas dalam suatu forum pertemuan yang diberi nama Forum Joint Indonesia-Malaysia (JIM) yang diketuai bersama oleh Sekjen Kemendagri dan Timbalan Setiausaha dari Kementerian di pihak Malaysia.
Pada tahun 2014 ini, Forum Sidang JIM akan diadakan di Johor, Malaysia pada tanggal 27 November 2014 yang akan datang.
Sulit akses
Selain persoalan batas negara dengan negara lain, Agus menyadari saat ini banyak desa di perbatasan negara khususnya yang berada di kecamatan Lumbis Ogong sulit aksesibilitasnya ke ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perbatasan negara masih tergolong rendah. Namun, Agus menjabarkan pemerintah sedikit membantu melalui kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan pembangunan infrastruktur.
"Dengan akan diterapkannya program dana desa tahun 2015, diharapkan pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan akan dapat berjalan lebih cepat dan kesejahteraan rakyat akan meningkat lebih pesat," katanya.
Agus mengaku, saat ini banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan adalah hal yang umum terjadi.
"Menurut pendapat saya, hal ini umum terjadi di berbagai tempat dan tidak bisa diartikan bahwa wilayah kita sudah "dicaplok" oleh negara lain," kata Agus.
udah tau pada eksodus gara gara malaysia yang ngurus perbatasan indonesia, masih aja ngotot malaysia pengen claim
yang bilang nunukan dll nggak nasionalis silahkan ngaca
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Mulyana membantah bahwa eksodus yang terjadi di tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, karena persoalan batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Agus, saat ini kecamatan Lumbis Ogong yang berada di perbatasan dua negara belum pernah dibicarakan oleh Indonesia dan Malaysia.
"Tidak benar bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, yaitu Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong, diklaim oleh Kerajaan Malaysia sebagai bagian dari wilayah kerajaan tersebut, sekali lagi itu tidak benar," kata Agus, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (14/11/2014).
Yang terjadi, kata Agus, wilayah Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang ada batas negara di dalamnya. Namun, batas itu belum ditegaskan dan ditetapkan dengan pasti secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.
"Sebagaimana diketahui, batas negara ditetapkan dan dipastikan secara bersama oleh dua pemerintah negara yang saling bertetangga. Dalam konteks ini, batas negara di kawasan Desa Sinapad dan Desa Simantipal memang belum dipastikan dan ditegaskan karena tim dari pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan," papar Agus.
Agus menjelaskan, untuk mengukur dan memetakan suatu segmen batas, dibuat perundingan oleh dua negara, dibahas segmen mana yang akan diukur bersama, besarnya tim, kapan waktunya, dan aspek-aspek lainnya. Jika sudah dicapai kesepakatan, akan dilakukan dengna kerja sama tim terpadu kedua negara sesuai jadwal yang disepakati.
Substansi terkait pengukuran, pemetaan dan penetapan batas, serta beberapa substansi teknis lainnya dibahas dalam suatu forum pertemuan yang diberi nama Forum Joint Indonesia-Malaysia (JIM) yang diketuai bersama oleh Sekjen Kemendagri dan Timbalan Setiausaha dari Kementerian di pihak Malaysia.
Pada tahun 2014 ini, Forum Sidang JIM akan diadakan di Johor, Malaysia pada tanggal 27 November 2014 yang akan datang.
Sulit akses
Selain persoalan batas negara dengan negara lain, Agus menyadari saat ini banyak desa di perbatasan negara khususnya yang berada di kecamatan Lumbis Ogong sulit aksesibilitasnya ke ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perbatasan negara masih tergolong rendah. Namun, Agus menjabarkan pemerintah sedikit membantu melalui kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan pembangunan infrastruktur.
"Dengan akan diterapkannya program dana desa tahun 2015, diharapkan pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan akan dapat berjalan lebih cepat dan kesejahteraan rakyat akan meningkat lebih pesat," katanya.
Agus mengaku, saat ini banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan adalah hal yang umum terjadi.
"Menurut pendapat saya, hal ini umum terjadi di berbagai tempat dan tidak bisa diartikan bahwa wilayah kita sudah "dicaplok" oleh negara lain," kata Agus.
udah tau pada eksodus gara gara malaysia yang ngurus perbatasan indonesia, masih aja ngotot malaysia pengen claim
yang bilang nunukan dll nggak nasionalis silahkan ngaca
0
1.3K
11
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan