Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan memasuki babak baru. Setelah sempat berada di atas angin, kubu Romahurmuziy harus menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memerintahkan pelaksanaan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Suryadharma Ali untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkumham tertanggal 28 Oktober 2014 yang mengakui kepengurusan DPP PPP kubu Romi.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana, meminta semua pihak menghargai putusan tersebut sehingga tidak boleh saling pecat.

"Jadi harus dihargai keputusan hukum dan tidak boleh saling pecat memecat," kata Lulung ketika dihubungi, Jumat malam, 7 November 2014.

Bagi Lulung, kepengurusan Romi tidak sah. Dia hanya mengakui kepengurusan DPP PPP, yang kini diketuai oleh Djan Faridz. Djan terpilih sebagai ketua umum PPP menggantikan Suryadharma Ali dalam Muktamar di Jakarta.

Dijelaskannya, kubu Romi yang menggelar muktamar di Surabaya membuat sejumlah perubahan, misalnya penyebutan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk tingkat provinsi menjadi Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan DPD II untuk kabupaten/kota.

"Jadi dia tidak punya yang namanya pengurus wilayah DKI Jakarta," kata Lulung.


PPP Copot Haji Lulung dari Kursi Ketua DPW Jakarta
Salinan penetapan PTUN tentang sengketa PPP.

Putusan PTUN itu bernomor 217/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 6 November 2014 dan ditandatangani oleh panitera pada hari ini, 7 November. Isinya, memerintahkan Menkumham, selaku tergugat, untuk menunda pelaksanaan SK yang mengakui kepengurusan Romi sampai perkara yang tengah diproses PTUN berkekuatan hukum tetap.

Menkumham dilarang mengeluarkan surat keputusan serupa mengenai hal yang sama sampai dengan adanya islah diantara para elite PPP yang bersengketa. (ren)

sumber : http://m.news.viva.co.id/news/read/5...n-ppp-kubu-sda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz membenarkan gugatan pihaknya terhadap kepengurusan Romahurmuziy (Romi) telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Betul (telah dikabulkan)," ujar Djan Faridz melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (8/11) dini hari.

Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tertanggal 6 November 2014 melalui surat keputusan Nomor 217/G/2014/PTUN - JKT. Dalam putusannya itu PTUN memerintahkan kepada Tergugat (kubu Romi) untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya Menkumham Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan PPP Romi yang merupakan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. Langkah Menkumham itu dituding bermuatan politik, karena pengesahan dilakukan saat internal PPP bergejolak.

Sesuai undang-undang, seharusnya masalah dalam internal parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan dalam hal ini Mahkamah Partai telah menyatakan Muktamar VIII PPP dilakukan tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta. Pada Muktamar Jakarta, Djan Faridz ditetapkan sebagai ketua umum PPP secara aklamasi
sumber : http://nasional.republika.co.id/beri...bu-djan-faridz.