JAKARTA - Temuan anggaran siluman di APBD DKI yang nilainya fantastis merupakan tanggung jawab DPRD DKI periode 2009-2014.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan, penemuan anggaran siluman dalam APBD 2014 itu merupakan tanggung jawab dari DPRD periode 2009-2014.

Anggaran itu dibahas pada 2013. Salah satu tugas dari DPRD di bidang budgeting.

”Lebih tepat lagi perlu ditanyakan ke badan anggaran, terutama di sub anggaran di setiap komisi,” kata Selamat Nurdin, Kamis (6/11/2014).

Dengan mengonfirmasi ke pihak tersebut akan dapat diketahui siapa pelakunya. Cara penelusuran seperti ini untuk menghindari prasangka buruk kepada anggota DPRD.

Dia meminta dalam mencari akar masalah anggaran siluman itu jangan antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif saling tuding.
Sebab, pembahasan APBD dilakukan oleh dua pihak.

Jika dewan tidak setuju mata anggaran tertentu tidak akan ada di APBD. Apalagi ada anggaran yang tidak pernah dibahas sama sekali.

Dia menyebutkan, lahirnya sebuah mata anggaran itu dapat diusulkan oleh SKPD maupun DPRD. Sepanjang ada usulan dari unit atau usulan dari dewan yang mendapatkan informasi ketika reses.

”Mekanismenya melalui surat. Harus ada dokumen tertulis,” ujarnya.

http://metro.sindonews.com/read/920889/31/temuan-dana-siluman-tanggung-jawab-dprd-dki-2009-2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Agus Priyono mengaku telah mendapatkan informasi perihal temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan ada dana "siluman" sebesar Rp 3,518 triliun di instansinya pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

Menurut Agus, dana tersebut merupakan usulan DPRD DKI. "Usulan dari DPRD. Kan DPRD mempunyai hak konstituen untuk mengajukan ke BAPPEDA," kata Agus saat dihubungi Kamis (6/11/2014).

Agus memaparkan, DPRD memiliki hak konstituen. Hak tersebut adalah hak untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila dana yang sebelumnya diajukan belum mencukupi. Sesuai namanya, hak konstituen diawali dari informasi yang disampaikan masyarakat yang merupakan konstituen dari para anggota DPRD.

"Seperti contoh perbaikan jalan dan mengantisipasi banjir, itu kan sesuai konstituen dari anggota DPRD DKI," ujar dia.

Sebelumnya, Agus mempertanyakan hasil temuan BPKP yang menyebutkan terdapat dana siluman di instansinya sebesar Rp 3,518 triliun dari APBD DKI 2013 dan 2014.

Agus menilai hasil temuan tersebut tak sesuai fakta di lapangan yang mana Dinas PU merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki penyerapan yang rendah.

Agus menganggap dana siluman senilai Rp 3,5 triliun terlampau besar. Padahal, kata dia, anggaran di Dinas PU DKI pada APBD 2013 hanya sebesar Rp 2 triliun. Sementara pada APBD 2014, anggaran di Dinas PU lebih banyak digunakan untuk biaya pembebasan lahan.

"Dana Rp 3,5 triliun itu besar banget, lho. Tidak mungkinlah kita melakukan dana fiktif," ujar mantan Wakil Kepala Dinas PU itu.

Sebagai informasi, BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas PU DKI pada APBD 2013 dan APBD 2014. Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif.

Selain di Dinas PU, hal yang sama juga terjadi di Dinas Kesehatan DKI. Anggaran siluman di instansi ini mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/07/0825326/Kadinas.PU.Anggaran.Siluman.di.APBD.DKI.dari.Usulan.DPRD

Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya tak mau jajaran Pemprov DKI saja yang jadi kambing hitam dalam temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI mengenai anggaran siluman berjumlah fantastis di APBD DKI tahun 2014.

Kata dia, anggaran 'siluman' tak hanya bisa muncul dari Pemprov DKI saja, tetapi juga dari DPRD DKI.

Sebagai contoh, ujarnya, adalah temuan mengenai soal dana hibah dan bantuan sosial.

"Yang lebih lucu lagi hibah dan bantuan sosial tidak ada proposal, tapi bisa tiba-tiba ada. Nah kenapa muncul? Apakah dari SKPD atau dari oknum di DPRD?" ujarnya, di Balaikota DKI, Kamis (6/11).

Untuk menghindari saling tuduh, Ahok pun mendesak agar di tahun 2015 sistem e-budgeting bisa segera berjalan di DKI, sehingga diharapkan bisa menekan munculnya anggaran siluman seperti saat sekarang.

Karena dengan penerapan e-budgeting, maka anggaran bisa dimonitor dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami tidak mau saling menuduh (antara Pemprov dan DPRD)," ujarnya.

Sebelumnya, di Balaikota DKI tadi pagi Ketua KPK Abraham Samad menekankan perlunya dibuat akuntabilitas di penggunaan dana hibah.

Di mana Samad mengaku temui banyak masalah terkait hibah dan bantuan sosial di Pemprov DKI. Di mana banyak penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

"Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah."

http://www.aktual.co/jakartaraya/soal-dana-siluman-ahok-dari-skpd-atau-dprd

Ngeles aja lu! Meski DPRD DKI meski beda periode, isinya mayoritas masih sama cuma beda posisi dan jabatan. Tuh Lulung, Muhammad Taufik, Triwisaksana, Selamat Nurdin, dan Ferrial Sofyan masih jadi anggota DPRD DKI