JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana
Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI
Perjuangan Hasto Kristiyanto
menyatakan bahwa PDI-P mendukung
rencana pemerintah untuk menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi. Hasto menegaskan, dukungan
ini merupakan sikap politik resmi PDI-P
sebagai partai yang ada dalam bagian
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Dengan menegaskan posisi politik
sebagai partai yang berada di dalam
pemerintahan, maka PDI-P akan mengawal
bersama dengan seluruh harapan rakyat
untuk hidup lebih baik," kata Hasto, dalam
pernyataan tertulis, Jumat (7/11/2014).
Hasto mengungkapkan, realokasi subsidi
BBM merupakan solusi terbaik untuk
menyelesaikan masalah anggaran yang
dihadapi Indonesia saat ini. Ia menilai,
pemerintahan Presiden Jokowi mendapat
warisan buruknya kondisi perekonomian
dari pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono. (baca: Jokowi: Kenaikan
Harga BBM Masih Dikalkulasi)

Di masa peralihan kepemimpinan, kata
Hasto, Presiden Jokowi harus berhadapan
dengan keterbatasan fiskal akibat tidak
tercapainya target pajak pada tiga tahun
sebelumnya. Ditambah lagi beban subsidi
tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di
APBN dan neraca transaksi berjalan.

"Kebijakan realokasi subsidi BBM
merupakan pilihan yang harus diambil oleh
siapapun yang memerintah (saat ini),"
ujarnya.
Dukungan PDI-P terhadap rencana Jokowi
menaikkan harga BBM juga karena
keyakinan bahwa pemerintah masih
mengedepankan kepentingan rakyat di
semua kebijakannya. Contohnya,
percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia
Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu
Keluarga Sejahtera yang dianggapnya
tepat karena diluncurkan sebelum
realokasi subsidi BBM dijalankan.

Selanjutnya, kata Hasto, PDI-P juga yakin pemerintahan Jokowi akan merealokasi
subsidi BBM ke sektor yang lebih
produktif. Ia bahkan berani menjamin
realokasi subsidi BBM akan memberi
manfaat nyata pada semakin banyaknya
program perbaikan saluran irigasi
pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan
transportasi publik serta perbaikan
kampung-kampung kumuh.

"Pemerintahan Jokowi secara tegas juga
menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir
di sektor energi, mengaudit dan
memerangi mafia migas, termasuk
langkah terobosan MoU dengan
Pemerintah Angola yang menghemat
anggaran Rp 15 triliun," papar Hasto.

Bagi Hasto, rencana pemerintah
merealokasi subsidi BBM adalah untuk
menyehatkan tatanan perekonomian
Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen
Jokowi yang ingin melakukan efisiensi
anggaran di pemerintahan.

"Memang tidak mudah, tetapi itulah yang
dihadapi Jokowi. Tugas pemimpin untuk
membereskan dan terus menerus
memastikan bahwa kebijakan realokasi
BBM merupakan obat pahit untuk
membuat perekonomian lebih sehat,"
pungkas Hasto.

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/07/1002021/Sikap.Resmi.PDI-P.Dukung.Presiden.Jokowi.Naikkan.Harga.BBM.

Bertolak belakang sama pernyataan efendi simbolon