alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/545b21f8582b2ee9538b457c/tentang-3-kartu-sakti-jokowi-yusril-mensesneg-sutikno-jangan-asbun-seperti-pua
Tentang 3 Kartu ‘Sakti’ Jokowi, Yusril: Mensesneg Sutikno Jangan Asbun Seperti Pua

Tentang 3 Kartu ‘Sakti’ Jokowi, Yusril: Mensesneg Sutikno Jangan Asbun Seperti Pua
Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, niat baik pemerintah untuk membantu rakyat miskin karena adanya rencana menaikkan harga BBM memang patut dihargai. Hal ini, kata Yusril, sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono. Namun, Yusril menyayangkan, ketidakjelasan landasan hukum dari kebijakan pemerintah tentang tiga kartu ‘sakti’ tersebut.

“Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yg terlintas dlm pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu,” kata Yusril dalam akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, Kamis (6/11).

Suatu kebijakan, lanjut Yusril, agar dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada landasan hukumnya. “Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR. DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN,” tuturnya.

Dalam hal ini, Yusril mengkritisi Menteri Sosial (Mensos) Puan Maharani untuk tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan. Puan diminta untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana mengelola negara dengan benar.

“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar,” ujarnya.

Sebelumnya, Puan mengatakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk INPRES dan KEPPRES yang akan diteken Presiden Jokowi. Namun, Yusril mengungkapkan, bahwa INPRES dan KEPPRES bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI.

“Inpres dan Keppres pernah digunakan dizaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat,” jelasnya.

Selain Puan, Yusril juga mengkritisi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sutikno. Dia mengatakan, Sutikno agar hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu ‘sakti’ itu.

“Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR. Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tsb haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara,” imbuhnya.

Sebab, tambah Yusril, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sebagai “kompensasi” kenaikan bbm yang akan dilakukan Pemerintah. Dia juga menjelaskan, penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

“Saya berharap Mensesneg Sutikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengutus negara,” pungkasnya. (twit/abr/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/11/06/...#ixzz3IGrCD5mB
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook
rektor ugm kena semprit emoticon-Big Grin

ayo pak lawan, lawan emoticon-Big Grin
panastak datanglah


ada bahan bullyan lagi.........
sumbernya cui...emoticon-Matabelo
ayo pada bully yusril emoticon-Ngakak
omongan neng puan mah ga usah di dengirn pak percuma emoticon-Ngakak
waduh malunya ... 2 org lagi.... ngakak mau ditaro dimana ni tampang..emoticon-Ngakak
Ingat Negara bukan warung emoticon-Cool
Quote:Original Posted By tanektjoan

Tentang 3 Kartu ‘Sakti’ Jokowi, Yusril: Mensesneg Sutikno Jangan Asbun Seperti Pua
Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, niat baik pemerintah untuk membantu rakyat miskin karena adanya rencana menaikkan harga BBM memang patut dihargai. Hal ini, kata Yusril, sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono. Namun, Yusril menyayangkan, ketidakjelasan landasan hukum dari kebijakan pemerintah tentang tiga kartu ‘sakti’ tersebut.

“Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yg terlintas dlm pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu,” kata Yusril dalam akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, Kamis (6/11).

Suatu kebijakan, lanjut Yusril, agar dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada landasan hukumnya. “Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR. DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN,” tuturnya.

Dalam hal ini, Yusril mengkritisi Menteri Sosial (Mensos) Puan Maharani untuk tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan. Puan diminta untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana mengelola negara dengan benar.

“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar,” ujarnya.

Sebelumnya, Puan mengatakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk INPRES dan KEPPRES yang akan diteken Presiden Jokowi. Namun, Yusril mengungkapkan, bahwa INPRES dan KEPPRES bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI.

“Inpres dan Keppres pernah digunakan dizaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat,” jelasnya.

Selain Puan, Yusril juga mengkritisi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sutikno. Dia mengatakan, Sutikno agar hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu ‘sakti’ itu.

“Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR. Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tsb haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara,” imbuhnya.

Sebab, tambah Yusril, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sebagai “kompensasi” kenaikan bbm yang akan dilakukan Pemerintah. Dia juga menjelaskan, penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

“Saya berharap Mensesneg Sutikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengutus negara,” pungkasnya. (twit/abr/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/11/06/...#ixzz3IGrCD5mB
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Mensos udah ganti tho emoticon-Bingung
panastak lagi mikir..
Panastaj mana panastakemoticon-Ngakak ayo kita bully yg menghina pilihan jokowi emoticon-Ngakak
sayang sekali, prof yusril turun grade kalo nanggepin sabda almighty tuan putri. g lepel laaah emoticon-Embarrassment
nunggu tanggepan dari mantan rektor ajah emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By undre
sumbernya cui...emoticon-Matabelo


pengen sumber yang greget gan
nih gan https://twitter.com/Yusrilihza_Mhd
Quote:Original Posted By opancrew2


pengen sumber yang greget gan
nih gan https://twitter.com/Yusrilihza_Mhd


lol...malah kasih sumber twitter.... emoticon-Ngakak

emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By opancrew2


pengen sumber yang greget gan
nih gan https://twitter.com/Yusrilihza_Mhd



Tentang 3 Kartu ‘Sakti’ Jokowi, Yusril: Mensesneg Sutikno Jangan Asbun Seperti Pua

wah no. 19 sampai di besarin font nya .. kayaknya dia kesel emoticon-Matabelo
SELAMA NENEK GAYUNG HIDUP,PASTI AMAN NIH PUTRI
pakar hukum tata negara dah bersabda mending ndongkrok dipojokan nungguin wangsit emoticon-Malu (S)
Quote:Original Posted By Rieds11



wah no. 19 sampai di besarin font nya .. kayaknya dia kesel emoticon-Matabelo


emang bisa ya. atau itu dipotosopin emoticon-Big Grin
INI kan baru pengenalan, bahwa diera pemerintahan JokowiJK ada kartu untuk warga miskin KIS,KIP,kartu-kartu tersebut akan dikerjakan oleh Mensos dan Menkes, didukung seluruh Gubernur,Bupati dan Walikota seluruh Indonesia...
Kalau DPR mau nanya detail panggil aja Menteri terkait...
Bukan Presidennya yg harus terangin person, pengamat ataupun pengkritisi lainnya satu-satu. Capek deh!
Quote:Original Posted By putingmerona
sayang sekali, prof yusril turun grade kalo nanggepin sabda almighty tuan putri. g lepel laaah emoticon-Embarrassment
nunggu tanggepan dari mantan rektor ajah emoticon-Big Grin


Memangnya yusril sekarang siapa dan apa?
Bukanya dia jadi mentri juga bermasalah?

Ngurus negara juga ga bisa seenak omongan yusril.....
Level yusril tuh mario teguh... teori banyak, dijalanin susah....