Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tergesa-gesa mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua. Ia mengatakan, saat ini tengah menjalankan kebijakan agar dana otsus dapat digunakan secara efektif meski jumlahnya sangat terbatas.

Lukas mengatakan, sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar. Faktanya, kata dia, selama 13 tahun, Papua hanya mendapat dana otsus sekitar Rp 30 triliun dan dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2002.

"Anggaran otsus itu siapa yang bilang besar? Itu kan hanya 2 persen dari DAU nasional. Sebenarnya tidak cukup," kata Lukas, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Lukas mengungkapkan, selama 13 tahun, penggunaan dana otsus menumpuk di provinsi. Dengan kondisi ini, ia mengevaluasi dan menyebarkannya ke kabupaten/kota tak lama setelah menjadi Gubernur Papua.

"Jadi jangan Mendagri tidak melihat kebijakan yang sedang berjalan, jangan tabrakan dengan kebijakan kita yang sekarang. Kemdagri harus diskusi dengan kami," ujarnya.

Ia menambahkan, ada 29 kabupaten/kota di Papua. Setiap kabupaten/kota mendapat dana otsus hanya sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. Dana sebesar itu dinilainya tidak cukup untuk membangun infrastruktur di Papua mengingat mahalnya biaya bahan baku dan transportasi di sana.

Sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur, kata Lukas, pemerintah harus serius merencanakan pengintegrasian industri. Ia menyebutkan, harus ada kemauan konkret pemerintah untuk membangun pabrik semen dan pabrik pupuk di Papua.

"Berapa pun besarnya kita kirim (uang ke kabupaten/kota) tidak akan bermanfaat di Papua karena kemahalannya luar biasa. Uang habis di angkutan transportasi dan seterusnya. Itu sebabnya harus dipikirkan bagaimana cara menurunkan harga-harga di Papua," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otsus untuk Provinsi Papua. Wacana itu ada berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait dan tengah ditelaah.

Tjahjo menuturkan, dana otsus yang dikucurkan pemerintah untuk Papua sangat besar. Ia tak menyebut jumlah rincinya, Akan tetapi, penggunaan dana tersebut harus dievaluasi agar memberikan hasil yang signifikan.

Arah evaluasinya, kata Tjahjo, kemungkinan besar penggunaan dana otsus untuk Papua akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ukurannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan secara oleh masyarakat setempat.

"Bantuan pemerintah terhadap Papua besar tetapi bagaimana pengucurannya bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur," kata Tjahjo.





wah, bisa ramai urusannya ini. bahkan bisa menyebabkan isu referendum menguat lagi