Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terkesan ngotot dalam menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Politisi PDIP, Effendi Simbolon ingin melihat lebih dalam apakah rencana untuk menaikkan harga BBM Subsidi tersebut benar-benar merupakan kebijakan pemerintah atau hanya keinginan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla semata.

"Makannya itu saya perlu melihat, kok kayanya Pak jusuf Kalla yang bernafsu melakukan manuver (naikan harga BBM) yang luar biasa," ujar Effendi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Dengan dugaan tersebut, Effendi meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menaikan harga BBM bersubsidi.

"Mari kita duduk lebih baik lebih tenang, apakah nanti kenaikan itu benar untuk memakmurkan rakyat. JIka benar, kenapa tidak dinaikan saja. Tapi kan bisa lihat," jelasnya.

Selain itu, Effendi juga meminta agar kenaikan tersebut dikaji secara akademis dan benar bisa dialokasikan ke sektor lainnya untuk rakyat sejahtera.

"Jadi kan semuanya harus berlandasan kajikan dari berbagai akademis, dan lembaga keilmuan lainnya. Kita yakini, 10 tahun di pemerintahan bukan (selalu) anti pada penyesuaian harga. Kami yakin harga masih bisa disesuaikan, intinya dilakukan untuk sektor (menyentuh masyarakat) secara langsung," pungkasnya.

Sebelumnya, JK menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Dia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut JK, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. ( Putu Merta/Gdn)

................