JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menggelar rapat terbatas dengan pimpinan Komisi X DPR RI, Selasa (4/11/2014). Kedua pihak membahas pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Tadi saya undang pimpinan Komisi X untuk evaluasi bagaimana pemerintah sekarang bisa menjalankan itu (KIP) karena pemerintah kan harus izin kita," ujar Setya setelah rapat di Kompleks Parlemen, Selasa petang.

Pada dasarnya, DPR RI mengapresiasi positif atas program andalan Jokowi tersebut. Bagi Setya, program bantuan pelayanan pendidikan bagi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Namun, ada sejumlah poin yang mesti dibahas bersama legislator.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisam menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara rinci program KIP Jokowi. Namun, secara umum, ada yang janggal dalam pelaksanaan program itu.

Berdasarkan APBN 2014, mata anggaran KIP tidak tercantum sehingga perlu pembahasan di parlemen.

"KIP hampir sama dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Tapi, di APBN sekarang, tak ada mata anggaran KIP sehingga kalau mau di-split mesti mendapat persetujuan DPR dulu untuk mengubah mata anggaran dari BSM ke KIP," ujar Ridwan.

Ridwan memastikan akan memanggil menteri terkait, yakni Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Kendati demikian, Ridwan belum dapat memastikan kapan komisinya bakal memanggil yang bersangkutan

http://nasional.kompas.com/read/2014...ram.KIP.Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam melaksanakan program-program unggulan yang menjadi janji kampanyenya. Jika salah melangkah, peluncuran program yang dimaksudkan baik dapat menemui sejumlah masalah jika dilakukan tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menjelaskan, dia masih tak memahami sumber dana yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. Padahal, dalam APBN 2014, tak ada mata anggaran untuk program tersebut dan perubahannya harus melalui persetujuan DPR.

"Jika dilakukan sebelum ada perubahan di mata anggaran, itu bisa berujung pidana. Nanti urusannya ada BPK, ada KPK," kata Ridwan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Menurut Ridwan, Jokowi sengaja meluncurkan KIP pada awal-awal pemerintahannya untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih lagi, KIP merupakan salah satu program unggulan yang sering dijanjikan Jokowi pada masa kampanye.

Politisi Partai Golkar ini hanya berharap ketergesaan Jokowi meluncurkan KIP tidak meninggalkan permasalahan di belakangnya. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah segera mengirimkan utusannya untuk menjelaskan secara rinci mengenai program tersebut.

"Tujuannya baik, tapi caranya bisa salah. Itu menurut kita karena belum ada penjelasan dari pemerintah," ujarnya.

Presiden Jokowi meluncurkan program KIP pada Senin (3/11/2014) di Jakarta. Kartu ini dianggap penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin yang telah digulirkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

http://nasional.kompas.com/read/2014...masalah.di.DPR