Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnana tak menghilangkan peran partai politik dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal itu merespons sikap Ahok yang beberapa waktu lalu menyatakan akan memilih sendiri wakilnya. [Baca: Ahok Kenalkan Sarwo Handayani Menjadi Cawagub di Hadapan Ribuan PNS]

Ketua fraksi PDI-P DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, mengatakan Wakil Gubernur merupakan jabatan politik yang proses pengisiannya harus melalui persetujuan partai politik. Berbeda dengan jabatan-jabatan lain di lingkungan Pemprov DKI yang merupakan jabatan karier yang proses pengisiannya bisa melalui penunjukkan langsung.

"Gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan politik. Pak Ahok bisa terpilih karena peran partai politik. Oleh karena itu, Pak Ahok harus lebih arif dalam menyingkapi hal itu. Dengarkan masukan dari partai politik dan jangan melupakan akar," kata Johnny, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11/2014).

Jhonny menilai pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak merupakan cerminan rendah hati. Masukan tersebut, kata dia, bisa dari mana saja, termasuk dari partai politik. [Baca: Ramai-ramai Lamar Jadi Wagub DKI Pendamping Ahok]

"PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya Ahok naik menjadi gubernur. Tetapi tentunya kami juga tidak akan segan-segan untuk bersikap kritis," ujar Jhonny.

Ahok telah beberapa kali menyatakan lebih senang untuk memilih sendiri wakilnya. Adapun orang yang rencananya akan ia pilih apabila nantinya ia diperbolehkan untuk memilih sendiri wakilnya adalah mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI yang kini menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani.

"Kalau Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan, peraturan penunjukan wakil gubernur di tangan saya, saya akan menunjuk Bu Yani (sapaan Sarwo Handayani) menjadi Wakil Gubernur DKI," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Jumat (31/10/2014), lalu.

Alasan Ahok ingin merekrut wakil gubernur dari kalangan birokrat DKI adalah sebagai penghargaan kepada PNS DKI yang sudah mengabdi dan bekerja dengan baik. "Ini sekaligus janji kami untuk tidak merekrut orang dari luar dan memberi penghargaan bagi orang dalam," ujar Ahok.