Jum'at, 31 Oktober 2014 | 20:01 WIB
Jembatan Selat Sunda Tak Masuk Program Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak memasukkan proyek Jembatan Selat Sunda dalam rencana pembangunan infrastruktur. Alasannya, mega proyek senilai lebih Rp 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo. "JSS itu menghilangkan identitas maritim. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago, Jumat 31 Oktober 2014.

JSS, menurut Andrinof, dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda. Padahal, frekuensi penyebrangan melalui Selat Sunda baik skala domestik maupun internasional sangat tinggi dan telah memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Ketimbang membangun JSS, kata Andrinof, pemerintah lebih memilih memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Bekaheuni, Lampung, serta merevitalisasi moda transportasi laut yang melintas di Selat Sunda. "Lebih baik meningkatkan kualitas dermaganya. Jika memang kurang akan ditambah," ujar dia.

Andrinof juga menilai, kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberang dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya harus direvitalisasi. Selama ini, menurut dia, aktivitas penyeberangan sering terhambat karena kualitas kapal yang sangat tidak memadai.

Selain itu, Andrinof menuturkan, pembangunan JSS justru dikhawatirkan akan menambah sentralisasi ekonomi di Jawa dan Sumatera. Sehingga, kata Andrinof, JSS dapat menambah tingkat ketimpangan ekonomi antara Jawa, Sumatrera, dengan daerah-daerah di Indonsia Timur. (Baca: Jembatan Selat Sudan Dinilai Kerdilkan Indonesia)

"Kami juga harus menghilangkan paradoks dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan. Katanya mau pemerataan, tapi malah bikin megaproyek yang mensentralisasikan ekonomi." Andrinof mengatakan, setelah pembangunan di Kawasan Indonesia Timur terealisasi, seperti Jembatan Soekarno di Sulawesi, dan kawasan industri di Kalimantan, rencana pembangunan JSS baru dapat dijajaki kembali. "Kira-kira sekitar 10-15 tahun dari sekarang, baru dijajaki lagi," ujarnya.

Alasan ketiga pemerintah adalah pembangunan JSS dinilai bertolak belakang dengan visi misi Jokowi untuk menyediakan rumah murah bagi rakyat. Dasar pemikirannya, lanjut Andrinof, mega proyek JSS akan membuat harga properti melambung di kawasan proyek tersebut. Dengan harga properti yang semakin mahal, ujar dia, sebagian besar masyarakat akan semakin kesulitan mendapat rumah yang murah dan laik. "Padahal kekurangan rumah kita hingga saat ini sudah 15 juta unit. Padahal lima tahun lalu, masih lima juta unit," ujarnya.

Andrinof menambahkan, Presiden Jokowi dalam siding kabinet perdana menginstruksikan agar jajarannya mengutamakan pembangunan untuk manusia dan masyarakat.
"Jadi JSS itu bukan pilihan," ujar dia.

Studi kelayakan proyek JSS sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Anggarannya berkisar Rp16-20 miliar. Jembatan itu akan dibuat sepanjang 29 kilometer yang terdiri atas jalan tol, rel kereta api, serta pipa gas dan jalur fiberoptik.

ANTARA