Pemilihan anggota DPR yang telah usai kita laksanakan dan memunculkan anggota-anggota DPR baru ini ternyata mereka terlihat seperti beum siap menjadi anggota DPR, bahkan banyak perilaku yang sering mereka lakukan dan bikin malu Dewan Perwakilan Rakyat.

Beberapa para anggota dewan baru yang memiliki perilaku memalukan ini berasal dari kalangan artis Indonesia. Perilaku-perilaku memalukan yang pernah mereka lakukan ini semoga hanya sekali saja, mungkin karena belum terbiasa menjadi anggota DPR. Akan tetapi mereka juga harus berusaha mengubah dan memperbaiki perilaku mereka bagaimana menjadi anggota DPR yang baik di masyarakat.

Anang Hermansyah dan Krisna Mukti Tidak Tau Hak dan Kewajiban Anggota DPR

Salah satu anggota DPR baru Anang Hermansyah yang terkenal sebagai seorang penyanyi ini menjadi anggota DPR setelah menjadi caleg DPR RI dari dapil Jawa Timur IV. Dan mungkin sebelumnya berkarier di dunia hiburan dan kini masuk ke dunia politik, membuatnya memiliki perilaku yang memalukan. Salah satunya ketika dia di wawancarai oleh beberapa wartawan dengan mengajukan beberapa hak-hak dan kewajiban anggota DPR, Anang terlihat sangat bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Bahkan, Anang malah mengembalikan pembicaraan dengan menanyakan balik wartawan. "Apa..?? Hak apa..?? Kenapa itu..?? Apanya..?? Maksudnya..??" Kata Anang terlihat di sebuah youtube. Perilaku Anang yang memalukan sebagai anggota DPR ini membuat banyak netizen mengatakan jika Anang tidak pantas duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain Anang Hermansyah, anggota DPR baru lainnya yang memliki perilaku memalukan ini ada pada seorang Krisna Mukti yang kini menjabat sebagai seorang politikus PKB. Saat di wawancarai oleh beberapa wartawan tentang hak dan kewajiban anggota DPR. Krisna Mukti tidak bisa menjawab secara langsung, bahkan dia sempat menjawab jika hak dan kewajiban tersebut sudah ada di buku panduan. Namun kelakuan memalukan para artis ini sedikit tertolong oleh Desy Ratnasari yang bisa menjawab dengan mudah yaitu Hak angket, Hak interpelasi dan Hak mengeluarkan pendapat.