- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[counter attack]Fadli Zon: DPR Bakal Siapkan Hak Interpelasi Buat Menkumham


TS
Abc..Z
[counter attack]Fadli Zon: DPR Bakal Siapkan Hak Interpelasi Buat Menkumham
http://news.detik.com/read/2014/10/2...buat-menkumham
PPP Pecah!
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Menkumham yang baru Yasonna H Laoly agar tidak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah. Dia menegaskan pihaknya juga siap melakukan hak interpelasi jika memang Menkumham nanti mengeluarkan keputusan dalam persoalan ini.
"Begini ya, kita peringatkan pada Menkumham agar tidak main politik. Dia bekerja sesuai tupoksi sebagai Menkumham. Jangan main politik. Dan jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik. Itu peringatan saya kepada dia," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Lagipula, menurut Fadli, surat yang dimaksud terkait pengakuan Kemenkumham soal kepengurusan PPP versi Romahurmuzy belum bisa dipastikan. Pasalnya, pimpinan belum menerima surat tersebut.
"Suratnya enggak ada. Tadi, saya tanya sama Setjen, surat itu tidak ada. Dari Kemenkumham tidak ada," sebutnya.
Dia pun menjelaskan kalau surat yang disampaikan Hasrul dalam paripurna hari ini bukan dari Kemenkumham. Namun, surat yang dibawa Hasrul adalah dari DPP versi Romi.
"Enggak, itu cuma surat dari DPP versi Romi. Enggak ada surat dari Kemenkumham," katanya.
Kemudian, Fadli juga menuturkan pihaknya bakal mempelajari surat dari Kemenkumham jika memang sudah turun terkait versi kepengurusan PPP. Dia menyindir kelayakan Yasonna H Laoly yang baru menjadi Menkumham.
Tapi, dia buru-buru mengatakan meskipun nanti turun dari Kemenkumham maka hal itu tidak akan mempengaruhi penetapan fraksi PPP versi SDA. "Enggak bisa. Ya, kita akan pelajari surat itu. Apakah memang surat itu layak dikeluarkan oleh seorang Menkumham yang baru menjabat satu hari atau tidak. kalau betul memang ada surat itu ya tentu kita akan lakukan hak interplasi. Begitu," katanya.
"Kan (interpelasi) ini kita bicara kalau, dan berandai-andai. Tapi, kita tidak melihat surat itu. Surat itu hanya dari DPP dan kita minta Setjen karena kami pikir itu ada surat keputusan kemenhukum, tapi ternyata tidak ada surat itu," tuturnya.
counter attack dari DPR buat statement kemenkumham ketua PPP Romahurmuziy sah sekalian yang dikejar kejar terus lari itu anggota DPR
btw fadli zon lupa / pura pura nggak inget kalo bekingan SDA di DPR itu SN?
PPP Pecah!
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Menkumham yang baru Yasonna H Laoly agar tidak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah. Dia menegaskan pihaknya juga siap melakukan hak interpelasi jika memang Menkumham nanti mengeluarkan keputusan dalam persoalan ini.
"Begini ya, kita peringatkan pada Menkumham agar tidak main politik. Dia bekerja sesuai tupoksi sebagai Menkumham. Jangan main politik. Dan jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik. Itu peringatan saya kepada dia," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Lagipula, menurut Fadli, surat yang dimaksud terkait pengakuan Kemenkumham soal kepengurusan PPP versi Romahurmuzy belum bisa dipastikan. Pasalnya, pimpinan belum menerima surat tersebut.
"Suratnya enggak ada. Tadi, saya tanya sama Setjen, surat itu tidak ada. Dari Kemenkumham tidak ada," sebutnya.
Dia pun menjelaskan kalau surat yang disampaikan Hasrul dalam paripurna hari ini bukan dari Kemenkumham. Namun, surat yang dibawa Hasrul adalah dari DPP versi Romi.
"Enggak, itu cuma surat dari DPP versi Romi. Enggak ada surat dari Kemenkumham," katanya.
Kemudian, Fadli juga menuturkan pihaknya bakal mempelajari surat dari Kemenkumham jika memang sudah turun terkait versi kepengurusan PPP. Dia menyindir kelayakan Yasonna H Laoly yang baru menjadi Menkumham.
Tapi, dia buru-buru mengatakan meskipun nanti turun dari Kemenkumham maka hal itu tidak akan mempengaruhi penetapan fraksi PPP versi SDA. "Enggak bisa. Ya, kita akan pelajari surat itu. Apakah memang surat itu layak dikeluarkan oleh seorang Menkumham yang baru menjabat satu hari atau tidak. kalau betul memang ada surat itu ya tentu kita akan lakukan hak interplasi. Begitu," katanya.
"Kan (interpelasi) ini kita bicara kalau, dan berandai-andai. Tapi, kita tidak melihat surat itu. Surat itu hanya dari DPP dan kita minta Setjen karena kami pikir itu ada surat keputusan kemenhukum, tapi ternyata tidak ada surat itu," tuturnya.
counter attack dari DPR buat statement kemenkumham ketua PPP Romahurmuziy sah sekalian yang dikejar kejar terus lari itu anggota DPR

btw fadli zon lupa / pura pura nggak inget kalo bekingan SDA di DPR itu SN?
0
816
1


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan