Ikuti KPK, Ahok Beri Rapor Kuning dan Merah untuk SKPD Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengikuti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberi nilai kinerja.

Apabila KPK memberi rapor merah dan rapor kuning bagi penilaian calon menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, Basuki memberi rapor kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. [Baca: Ahok Isyaratkan Pecat Kepala Dinas PU]

"Dinas Perumahan itu dapat rapor merah sebenarnya," kata Basuki, di Balaikota, Senin (27/10/2014).

Kata Basuki, Dinas Perumahan DKI yang dikomandoi oleh Yonathan Pasodung kinerjanya buruk. Sebab, Yonathan dianggap belum mampu menangani praktik sewa menyewa dan jual beli unit rusun. Termasuk dengan target pembangunan rusun yang terbilang sangat lamban.

Pemprov DKI telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk bekerja cepat membangun 50 ribu unit rusun tahun 2015 mendatang. Target itu, lanjut dia, juga diinstruksikan untuk tahun ini. [Baca: Ahok: Kadis PU Jangan Hanya Mau Terima Komisi tetapi Tak Mau Tanggung Jawab]

Hanya saja, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI baru dapat menyelesaikan sekitar 50-60 unit rusun. "Tetapi ya belum merah-merah banget lah, masih dapat rapor kuning menuju merah. Sama saja ya he-he-he," kata Basuki.

Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang belum dapat memenuhi target penanggulangan banjir di Jakarta. Padahal musim penghujan sudah ada di depan mata.

Sehingga dalam waktu dekat, Pemprov DKI bakal mengganti sejumlah pejabat di SKPD yang termasuk dalam rapor kuning dan rapor merah. Mereka lebih cepat dipecat karena dinilai tidak mampu bekerja dengan baik. "Kita lihat saja pekan ini akan ada pelantikan pejabat baru," kata pria yang disapa Ahok itu.

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Desy Afrianti
Sumber : Dimarih

Ahok Akan Copot Kadis PU, jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kemungkinan akan mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan dari jabatannya pada perombakan pejabat eselon II yang dilakukan pekan ini.

Namun hal itu baru akan dilakukan apabila Manggas masih tetap tak mau menandatangani dokumen pembayaran proyek pengerjaan pengerukan 13 sungai yang masuk dalam proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

"Kita sedang tanya Kepala Dinas PU. Mau tidak dia tanda tangan yang dari JEDI itu? Kalau tidak mau kita cari yang lain (pejabat pengganti)," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah, di Balaikota Jakarta, Senin (27/10/2014). [Baca: Ikuti KPK, Ahok Beri Rapor Kuning dan Merah untuk SKPD Ini]

Sebelumnya, Ahok menyatakan kegeramannya mengetahui tindakan Manggas yang dinilainya menghambat proyek JEDI. Ia pun mengancam akan mencopot Manggas dari jabatan yang telah ia emban sejak awal 2013 itu.

"Pokoknya begini sajalah, kita ini kan sama-sama mau kerja yang benar. Dia (Manggas) jangan hanya mau terima komisi, tetapi enggak mau tanda tangan (dokumen proyek JEDI)," kata Ahok.

Manggas menolak menandatangani dokumen pembayaran proyek JEDI tahap ketiga, Cideng-Thamrin, kepada pihak ketiga. Ia justru melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Namun, Kementerian Keuangan menolak peralihan wewenang tersebut. Kemenkeu telah menegaskan dokumen penagihan pembayaran tidak dapat ditandatangani oleh PA, tetapi oleh pejabat KPA.

Adapun proyek JEDI Tahap III ini yakni pengerukan di Kali Cideng-Thamrin sepanjang 3.330 meter persegi dengan pengerukan 31.420 meter kubik dan pembangunan turap sepanjang 2.570 meter persegi.

JEDI merupakan proyek pengerukan 13 sungai oleh pemerintah pusat bersama Pemprov DKI yang bertujuan membenahi sistem drainase di Jakarta untuk mencegah banjir tahunan.

Penulis : Alsadad Rudi
Editor : Desy Afrianti
Sumber : Dimarih

Ahok Ganti Beberapa Kepala SKPD Pekan Ini
Senin, 27 Oktober 2014 | 18:13

[JAKARTA] Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan mengganti sejumlah kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) karena berkinerja tidak maksimal.

"Beberapa SKPD akan diganti, mungkin minggu ini akan dilantik, tidak jadi menunggu akhir tahun," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut dia, saat ini Sekretaris Daerah tengah mengevaluasi dan menyiapkan sejumlah nama yang akan dilantik menjadi kepala dinas.

Ditanya soal Kepala Dinas mana yang akan digantinya, Ahok menjawab, "Kita lihat saja minggu ini, kita mau ganti saja, ada beberapa orang."

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta memang sudah meminta minggu ini ada pelantikan, namun tidak dapat seluruhnya karena hanya beberapa nama.

"Untuk Eselon II sudah selesai penilaian, sementara Eselon III akan selesai pada 8 November," kata Saefullah.

Ia mengatakan pembahasan akan diprioritaskan untuk Eselon II dimana jika dinilai kinerjanya kurang maksimal maka akan disiapkan para pengganti. [Ant/L-8]

Sumur

Original Posted By craycent2►ahok itu omdo aja setahun ini
pns suruh kerja rodi, pengen kyk swasta, tapi kesejahteraan ga diperhatikan, dan tanpa asas keadilan..
koar koar dari taun lalu mau distandarin gaji perusahaan minyak, tapi ga ada realisasi. cuma php. pencitraan doang.

jabatan sekelas kepala seksi (kasi) dikasih tunjangan transport, tapi yg dibawahnya (staf) gak dapet. padahal yg disuruh2 kesana kemari ngerjain tugas kasi itu ya staf. kasi cuma ongkang2 kaki di warung. rapat di gedung ini itu, yg dikirim stafnya utk mewakili, tapi ga pernah dikasih ongkos transport. dimana asas keadilan.
harusnya staf lah yg lebih perlu transport, krn gaji juga lebih kecil dari jabatan diatasnya. dan lebih sering ke lapangan.

ngadain pelayanan malem sebulan 1x, jelas diluar jam kerja 8 jam sehari, tapi kok ga ada uang lembur.
perbudakan?