Jokowi Presiden, Megawati yang Kendalikan Pemerintahan
Selasa, 13 Mei 2014, 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jokowi dinilai tidak sepenuhnya memimpin pemerintahan jika terpilih sebagai presiden. Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi pemimpin di atas kertas. Yang mengendalikan pemerintahan nantinya adalah Megawati.

Wasekjen PAN, Kuntum Khairu Basa, menjelaskan, Kalau Jokowi yang jadi presiden maka Republik Indonesia menerapkan pemerintahan bayangan. Secara de facto Jokowi presiden namun secara de jure, sama halnya perdana menteri, Megawati akan berposisi sebagai ratu yang mengendalikan Jokowi. Indonesia akan kembali kepada kepemimpinan seperti ketika Sutan Syahrir menjadi perdana menteri.

"Saya mengibaratkan kelak Jokowi jika terpilih akan menjadi seorang perdana Menteri bayangan," jelasnya, di Jakarta, Selasa (13/5). Sedangkan Megawati ibarat ratu. Dalam dunia permainan catur, Jokowi diibaratkan pion yang hanya bergerak ke depan dan makan pion lawan dengan silang.

Sedangkan posisi partai - partai koalisi PDIP diibaratkan dengan banteng, kuda dan peluncur dengan gerakan yang berbeda. Sesungguhnya kalau diamati maka gerakan tersebut hanya untuk satu tujuan yaitu melindungi si ratu.

Kehebatan ratu jangan dianggap remeh. "Dia bisa melakukan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan," jelasnya. Kuntum menjelaskan Bagaimana Julius Caesar menaklukkan Asia dan Eropa dalam sekejap, akhirnya tunduk di hadapan Cleopatra, si Ratu Mesir.
http://www.republika.co.id/berita/pe...n-pemerintahan

Pengamat Nilai JK akan Jadi Mentor Jokowi Tapi Tak Kendalikan
Selasa, 20 Mei 2014 22:19 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan Jusuf Kalla, calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PDIP di Jakarta, Selasa (20/5/2014), sungguh menarik.

Kalla menyebut,"saya tidak punya cita-cita apalagi setelah ini." Hal ini tegas menyebut Kalla tidak memiliki ambisi politik menjadi "matahari kembar" bagi Jokowi atau syahwat ekonomi menguasai bisnis di tanah air. Kalla dengan demikian membantah anggapan "miring" yang melekat padanya.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi meilihat era kepemimpinan Jokowi - JK bisa dianggap sebagai sinyal darma bakti terakhir Kalla jika dikontekskan dengan pernyataan Wakil Presiden RI 2004-2009 di Rakornas PDIP ini.

"Tidak diragukan lagi jejak rekam JK lebih dari cukup sehingga dilihat dari sisi usia. Pernyataan JK bisa dibaca sebagai amal baik terakhir untuk pengantar bagi kepemimpinan anak muda. JK akan menjadi mentor Jokowi tapi tidak mengendalikan. JK menjadi bridging bagi era transisi kepemimpinan," kata Ari Junaedi, Selasa (20/5/2014).

Pengajar PROGRAM Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini kemudian memuji kenegarawan JK memang sulit untuk dicari bandingnya. Selain piawai di bidang ekonomi, jejak rekam JK sebagai pendamai berbagai konflik dan kiprahnya di ranah sosial juga layak diapresiasi.

"Sehingga sangat aneh ketika ada tokoh senior PDIP seperti Sabam Sirait yang menolak JK. Atas dasar apa JK digugat? Jika ada tokoh lintas partai seperti Angkatan Muda Partai Golkar, PAN, dan PPP yang simpati dengan duet Jokowi-JK mengapa seorang Sabam Sirait tidak? Anomali dari rentang pengalaman panjang Sabam Sirait? Ini yang patut dipertanyakan," timpal Ari.
http://pontianak.tribunnews.com/2014...tak-kendalikan


Politikus Hanura Benarkan Wiranto Ditunjuk jadi Menkopolhukam
Sabtu, 25 Oktober 2014 , 18:25:00

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dikabarkan menjadi salah seorang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk masuk ke dalam kabinet. Wiranto akan menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Kabar ini dibenarkan oleh anggota DPR RI asal Partai Hanura, Erik Satria Wardhana. Menurutnya, Wiranto telah diminta oleh Jokowi untuk jadi Menkopolhukam. "Saya rasa sudah konfirm (Wiranto jadi menteri)," kata Erik kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/10).

Erik mengatakan, Wiranto sebenarnya tidak pernah diusulkan Partai Hanura untuk jadi menteri. Pasalnya, mantan Panglima ABRI itu memang menolak untuk diusulkan. "Waktu itu Pak Wiranto proyeksikan masuk jadi dewan pertimbangan (Wantimpres)," tuturnya.

Namun, lanjutnya, belakangan muncul permintaan dari sejumlah pihak, agar Wiranto masuk kabinet. Jokowi pun ternyata memiliki keinginan serupa. "Pak Wiranto akhirnya menerima dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih luas," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/10/25/...Menkopolhukam-


Jenderal di balik rencana pemerintahan Jokowi
Sabtu, 16 Agustus 2014 07:31

Merdeka.com - Jokowi menggodok persiapan pemerintahannya di Kantor Transisi. Lembaga pemikir ini bertugas membedah visi misi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi PROGRAM nyata. Kantor Transisi dipimpin oleh seorang kepala staf Rini Mariani Soemarno , menteri perdagangan dan perindustrian di era kabinet Megawati.

Di bawah Rini, ada empat orang deputi yang mewakili beberapa bidang. Hasto Kristiyanto , Anies Baswedan , Akbar Faizal dan Andi Widjajanto. Tak cuma itu, Jokowi juga menggandeng sejumlah tokoh. Sebagai penasihat, Jokowi menggandeng mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i. Lalu mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi .

Untuk urusan intelijen dan pertahanan, Jokowi juga menunjuk beberapa jenderal. Mereka adalah anggota tim sukses Jokowi yang selama ini ikut bertarung membantu Jokowi

Luhut Panjaitan

Merdeka.com - Jenderal (purn) Luhut Panjaitan turut membidani kelahiran pasukan antiteror di Kopassus. Dia menjadi komandan pertama Sat-81 Gultor. Luhut adalah senior Prabowo Subianto di kesatuan ini.

Dia menjabat Komandan Pussenif, lalu menjadi menteri perindustrian. Luhut juga seorang pengusaha dan politikus Partai Golkar. "Saya diminta Pak Jokowi untuk menjadi istilahnya senior advisor untuk Rumah Transisi kira-kira 10 hari lalu. Saya baru datang hari ini, sekaligus memberikan masukan-masukan struktur kabinet," ujar Luhut di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).


AM Hendropriyono

Merdeka.com - Kubu Jokowi menunjuk Jenderal (Purn) Hendropriyono sebagai satu dari empat penasihat kantor Transisi. Hendropriyono adalah mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Karir prajurit baret merah ini banyak dihabiskan di bidang sandi yudha dan operasi intelijen. Penunjukan Hendropriyono pun memancing polemik. Para korban pelanggaran HAM memprotes keputusan Jokowi ini. Mereka menilai Hendro terlibat kasus pelanggaran HAM Talangsari.

Jokowi menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Dirinya meminta semua pihak untuk memisahkan siapa Hendropriyono di luar dan dalam Kantor Transisi. Sebab menurutnya permasalahan di luar dari Tim Transisi tidak perlu disangkut pautkan dengan pihaknya. "Hendropriyono sebagai apa, dewan penasihat. Ini kan urusan menyiapkan transisi pemerintahan itu wilayah yang lain jangan dimasukkan ke sini (Kantor Transisi), ini wilayahnya berbeda. Itu urusan siapa? Itu bukan. Wilayah di sini, itu wilayah menyiapkan transisi kok," kata Jokowi.
http://www.merdeka.com/peristiwa/4-j...hrul-razi.html

----------------------------

Mereka seharusnya cukup duduk di Watimpres aja sesungguhnya, memberikan pandangan kebijakan umum kepada Presiden tentang arah pembangunan negara berdasarkan pengalam mereka di pemerintahan dan kekuasaan dulu, Bukannya aktif mengendalikan kekuasaan di Pemerintahan yang sangat dinamik, apalagi di era Globalisasi sekarang, dan mulai terbukanya Indonesia dalam kawasan perdaganagan bebas Asia-Pasific.