JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, dinamika penyusunan kabinet era pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo sama dengan ketika dia menyusun formasi menteri bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepuluh tahun lalu. Bahkan, pada 10 tahun lalu, ada nama menteri yang diganti setengah jam sebelum pengumuman.

"Sama, 2004 juga sama. Itu 2004, setengah jam sebelum pengumuman itu masih ganti karena ada yang tidak cocok. Jadi sama saja," kata JK, saat wawancara dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Rabu (23/10/2014) malam.

Ia mengatakan, penyusunan kabinet masih bisa berubah pada detik-detik terakhir karena ada informasi atau data yang belakangan masuk menjadi pertimbangan.

"Data belakangan, ini lebih baik dari ini, engga cocok, tentu kita sesuaiakan," sambung dia.

Pria yang biasa disapa JK ini pun mengakui bahwa pihaknya meminta masukan para pimpinan parpol, termasuk Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menyusun kabinet. Masukan parpol khususnya mengenai nama-nama yang diajukan untuk mengisi kabinet. Meskipun demikian, pimpinan parpol juga mengetahui rencana struktur kabinet secara keseluruhan.

"Harus ada harmonisasinya, kita kan mementingkan musyawarah sehingga harmonisasi harus diketahui," kata JK.

Kendati demikian, menurut dia, keputusan mengenai siapa saja orang yang akan mengisi kabinet tetap kembali kepada Jokowi selaku presiden. JK memastikan pengumuman susunan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini. Sejauh ini, Jokowi-JK masih merampungkan susunan kabinet. Menurut dia, diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi orang-orang yang akan bekerja dalam kabinet selama lima tahun ke depan.

"Dibutuhkan satu dua hari lagi lah, akan lebih mantap karena ini kan bekerja lima tahun ke depan, saya kira minggu ini," ujar dia.

Sebelumnya JK juga mengakui ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik, diakui JK bukan hal yang mudah. Kesulitan lainnya, kata JK, bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai.

Selain itu, menurut dia, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi-JK juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas permintaan Jokowi, KPK melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri. Hasilnya, ada calon menteri yang ditandai dengan warna kuning dan merah. Warna kuning menandakan calon tersebut pernah dilapori masyarakat, sedangkan warna merah mengindikasikan calon itu terlibat kasus dugaan korupsi. Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama. Dari jumlah itu, Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.........