Ada Isu Parpol Pengusung Paksakan Nama Menteri, Jokowi Disarankan Tak Gentar

Ada kabar berhembus. Nama calon menteri agak lama digodok Jokowi JK. Salah satu alasannya karena partai pengusung memaksakan nama calonnya masuk.

Padahal sudah jelas KPK dan PPATK memberikan rekomendasi tak clear pada calon itu. Jokowi disarankan tak gentar dengan tekanan parpol pengusung

"Menurut saya Jokowi JK harus berani bersikap sebagai bentuk konsistensi perwujudan prinsip pemerintahan yang bersih ketika di hadapan parpol soal kandidat menteri yang dirasa bermasalah," jelas pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Rabu (22/10/2014).

Menurut Arie, bagaimanapun juga, apa yang dinilai oleh KPK dan PPATK harus menjadi pertimbangan utama, para kandidat yang bermasalah dan potensial korupsi sebaiknya diganti.

"Jangan sampai calon menteri dipaksakan oleh parpol pengusung dan akan menjadi beban pemerintahan Jokowi kelak. Kita tahu bahwa jumlah politisi parpol yang bersih stocknya masih banyak, jika ada kandidat yang diajukan parpol ternyata bermasalah jangan dipaksakan dipasang," urai dia.

"Termasuk golongan profesional yang potensial korupsi berdasarkan penilaian KPK dan PPATK harus dihentikan sekarang sebelum terlanjut," imbuhnya.


http://news.detik.com/read/2014/10/2...kan-tak-gentar


1. Cak Imin salah satu ketum parpol yang paling ngotot ingin jadi menteri rangkap jadi ketum parpol sebelum pelantikan mendadak mundur.. faktornya karena ada indikasi korupsi di masa lalu

2. Bang Yos yang juga suka jilat Jokowi sptnya jg keok karena tidak dpt rekomendasi KPK, Sri Mulyani mungkin tumbang juga karena rapor kuning KPK..

3. Beberapa partai pengusung, bahkan PPP yang desak jokowi, tapi cara jokowi lepaskan diri dari para elit yang haus kekuasaan adalah dgn menggunakan ancaman KPK dan PPATK, beberapa nama langsung keok

4. Hari ini sangat mungkin Jokowi bersama pimpinan KPK mengumumkan bersama nama2 menteri di kabinet kerjanya (@kompasTV) Kalau hal ini dilakukan, maka legitimasi pemerintahan ke dpn akan lebih kuat di mata publik.. sementara partai sapi justru menganggap Jokowi melakukan pelanggaran hukum dgn meminta pendapat KPK? Sapi memang ingin pemerintahan tidak stabil supaya mudah digoyang

http://www.pkspiyungan.org/2014/10/jokowi-mempertuhankan-kpk.html