JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo sedang memersiapkan postur kabinetnya. Di pemerintahannya, ia ingin agar para pembantunya adalah orang yang bersih dari masalah korupsi.

Lantaran tak ingin ada menteri yang bermasalah, Jokowi pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyaring. Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama, dari jumlah itu Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.

Berdasarkan informasi di Harian Kompas edisi Senin (20/10/2014), sebagian nama-nama tersebut diduga terdiri dari politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution

Tak hanya itu, ada juga nama mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Sumur