Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian dan Menteri Keuangan (Menkeu) merupakan dua jabatan strategis yang harus memiliki posisi kuat dalam sebuah pemerintahan. Artinya mampu mengkomunikasikan program-program pemerintah dengan pihak manapun dengan baik.

Menurut Pengamat LIPI, Latif Adam, posisi tawar (bargaining position) seorang Menko Perekonomian dan Menkeu harus tinggi, supaya tak dipandang atau diremehkan oleh DPR.

"Karena akan selalu berhubungan dengan DPR, jadi harus memiliki kemampuan bagus dalam mengkomunikasikan program pemerintah. Tidak boleh kalah dengan DPR, karena mereka cenderung menyerang. Jadi harus punya pertahanan kuat, posisi tawar tinggi, pemahaman bagus supaya nggak disetir DPR," tegas dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Minggu (19/10/2014).

Kompetensi Menko Perekonomian dan Menkeu, kata Latif, harus sudah teruji kehandalannya, memiliki pengalaman luas di bidang tersebut dan mampu bekerjasama dengan Bank Indonesia.

"Terutama untuk Menkeu, karena dia adalah garda fiskal pemerintah dan BI garda di sektor moneter. Kebijakan keduanya harus berjalan sinergis dan harmonis," ucapnya.

Tak kalah penting, sambung Latif, figur Menko Perekonomian dan Menkeu wajib mempunyai reputasi baik di lingkup internasional. Sebab, kedua menteri ini akan banyak berhubungan dengan dunia internasional.

Sri Mulyani Indrawati dan Muhammad Chatib Basri digadang-gadang menjadi kandidat kuat Menko Perekonomian dan Menkeu di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sementara Chatib Basri masih sebagai Menteri Keuangan.

Sumur