JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menjadikan Jakarta sebagai daerah percontohan bagi penerapan program jaminan kesehatan nasional ketenagakerjaan.

Penerapannya direncanakan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 dan ditargetkan bisa terimplementasi secara penuh pada 2016.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya mengatakan, seluruh karyawan yang ada di DKI Jakarta, baik yang bekerja di sektor formal maupun nonformal, nantinya akan diberikan total benefit, seperti finansial, perumahan, transportasi, dan makanan, sebagai implementasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

"DKI akan menjadi percontohan implementasi penuh BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja akan mendapat diskon naik bus, makan, dan belanja di tempat tertentu yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata Elvyn seusai mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut Evelyn, saat ini di DKI baru 3,7 juta orang yang telah ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dari jumlah total 6,1 juta pekerja. BPJS menargetkan, pada akhir 2014 jumlah pekerja yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 4 juta orang.

"Karena itu, sasaran kami bukan hanya pekerja informal, tetapi juga pekerja formal yang telah menerima upah melebihi upah minimum provinsi," ujar Evelyn. Lebih lanjut, kata Evelyn, pekerja yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan diikutsertakan dalam proses pembelian saham.

Dengan demikian, kata dia, hasil dari dana yang dikelola akan dikembalikan lagi kepada pekerja. "Mengenai jumlah setoran yang akan dibayar setiap bulannya, rinciannya yakni untuk jaminan hari tua sebesar 5,7 persen dari gaji, asuransi kematian sebesar 0,3 persen, dan biaya asuransi keselamatan kerja 0,24-1,7 persen," ucap Evelyn.

sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...etenagakerjaan