News / Nasional

Totalitas dalam Berpolitik...
Kamis, 9 Oktober 2014 | 14:58 WIB

KOMPAS.com - KIPRAH Koalisi Merah Putih di parlemen belakangan ini memperlihatkan bahwa kerja keras dan totalitas mutlak dibutuhkan untuk memenangi ”pertempuran” politik. Terlepas dari baik atau buruk kemenangan itu, layak atau tidak layak bagi rakyat, faktanya kemenangan telah berhasil digenggam oleh koalisi yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.

Begitu kuatnya kehendak untuk menang dalam perebutan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra melangkah ringan menuju ruang fraksi partainya di Lantai 15 Gedung Nusantara I DPR, Selasa (7/10) pagi. Dia turun langsung mengobarkan semangat bagi kader Partai Gerindra untuk membantu Koalisi Merah Putih (KMP) merebut kursi pimpinan MPR.

Hari itu, tidak hanya Prabowo yang turun ke lapangan. Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga menyempatkan diri melobi sejumlah tokoh di Hotel Mulia, Jakarta, yang berada di samping Kompleks Parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, yang juga Koordinator Harian KMP, pun beberapa kali memimpin rapat KMP di DPR.

Pada Selasa itu, wartawan juga dikejutkan oleh beredarnya ”arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar”. Enam butir arahan itu berisikan strategi pemenangan KMP dalam perebutan kursi pimpinan MPR.

Meski Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyangkal kebenaran arahan Ketua Umum Golkar tersebut, isi arahan itu patut diacungi jempol. Butir keenam, misalnya, berbunyi, ”Syarat kemenangan, kita harus mengambil 28 suara dari Partai Golkar serta minimal mengambil 22 orang dari unsur DPD lainnya yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Jadi, total 50 suara”.

Dinamika internal di Partai Golkar selama ini telah mengasah para kadernya untuk memenangi pertempuran, termasuk saat menghadapi pemungutan suara (voting). Kerasnya pertarungan saat perebutan ketua umum partai itu diakui merupakan salah satu ”sekolah” politik terbaik.

Kondisi sebaliknya terjadi di sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Kuatnya ketokohan di KIH membuat hampir setiap pengambilan keputusan didorong dengan aklamasi. Tradisi ini menjadi salah satu faktor yang akhirnya memperlemah kelihaian manuver KIH.

Parlemen

Jokowi-JK yang diusung KIH memang berhasil memenangi pemilu presiden. PDI-P, anggota KIH, juga meraih suara terbanyak di Pemilu Legislatif 2014.

Namun, dalam pertarungan di parlemen belakangan ini, KIH dipaksa menelan lima kekalahan tanpa mampu membalas. KMP mengalahkan KIH dalam pembahasan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata Tertib DPR, UU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR, dan terakhir pemilihan pimpinan MPR yang berakhir Rabu dini hari.

Terlepas apa penyebabnya, KIH gagal mengantisipasi ”gerakan tipuan” KMP plus Fraksi Partai Demokrat di DPR dalam voting UU Pilkada. Boleh jadi KIH juga gagap menghadapi ”jurus kembangan” KMP saat perebutan pimpinan MPR.

KIH memang berhasil menggaet Fraksi PPP dalam pemilihan pimpinan MPR. Namun, benarkah ada soliditas atas 39 suara PPP saat pemilihan pimpinan MPR? Selisih suara KIH dan KMP hanya 17 suara. Soliditas PPP dan DPD terasa menentukan.

”PPP selalu solid,” kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani. Namun, voting yang dilakukan secara tertutup menjadikan pernyataan Yani itu sulit dibuktikan kebenarannya dalam pemilihan pimpinan MPR lalu.

Koalisi rakyat

Penguasaan parlemen oleh KMP akhirnya memicu kekhawatiran digunakannya parlemen untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Program pemerintah dapat diganggu dengan dalih pengawasan. ”Ini tantangan berat bagi Jokowi-JK,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.

”Untuk menghadapi parlemen, Jokowi-JK dapat langsung berkoalisi dengan pemilik suara dan kedaulatan, yakni rakyat. Jokowi-JK harus mampu membangun komunikasi politik dengan rakyat sehingga program-program yang diusulkan mendapat dukungan langsung dari rakyat,” ujar Erwan.

”DPR itu wakil rakyat. Jika aspirasinya berbeda dengan rakyat, rakyat yang akan meninggalkan wakilnya,” tambahnya.

Rakyat memang harus selalu dirangkul oleh Jokowi-JK, KIH, KMP, dan semua elite politik negeri ini.

Namun, saat ini, KIH juga punya tantangan lain, yaitu harus secepatnya memperbaiki diri untuk menghadapi berbagai pertarungan politik lain yang masih akan terjadi di parlemen.

Strategi baru perlu disusun. Kelemahan lawan dan diri sendiri harus dikenali dan dicari solusinya. Jika sulit meluncurkan jurus-jurus keras, dapat saja dilontarkan jurus lain, seperti mengikuti gerak lawan, merangkul, dan kemudian baru mengunci.

Efektivitas strategi lama, seperti menginterupsi dan bahkan memblokir sidang paripurna atau sidang komisi, perlu ditinjau ulang.

Tegur pemimpin yang tidak bekerja keras dalam berpolitik. Jika perlu, panglima dan para senapati dari KIH yang dirasa kehilangan daya kepemimpinan harus dipangkas.

Langkah cepat, tepat, dan jitu kini harus segera dipikirkan secara serius dan dilakukan dengan penuh totalitas oleh KIH. Itu jika KIH masih meyakini bahwa visi, misi, dan program mereka adalah yang terbaik bagi rakyat sehingga harus terus diperjuangkan. (HARYO DAMARDONO/ANITA YOSSIHARA)