Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo melontarkan pernyataan kontroversial terkait keinginannya untuk menghambat Presiden Terpilih Jokowi. Banyak yang menyayangkan keinginan adik Prabowo Subianto itu. Bahkan Koalisi Merah Putih (KMP) menolak keinginan Hashim.

"Saya rasa itu pribadi Pak Hashim ya, jadi bukan mewakili KMP (Koalisi Merah Putih). Setiap orang kan berhak berpendapat," kata Waketum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2014).

Fadli menegaskan koalisi yang dibangun partainya bertujuan untuk menjadi oposisi yang konstruktif. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro rakyat, Fadli berkomitmen untuk memberikan dukungan.

"Kalau kebijakan pro rakyat pasti kami dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi. Lagipula kan kami belum tahu apa kebijakan Jokowi," imbuh Fadli.

Senada dengan Fadli, Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) juga membuat pernyataan serupa. Ical mengatakan KMP akan mendukung program Jokowi yang pro rakyat.

"Kalau bagus ya kita dukung," kata Ical di kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/10/2014).

PAN juga tak mau diam. Partai berlambang matahari ini dengan tegas tak mau ikut-ikutan keinginan Hashim menghambat Jokowi.

"PAN sama sekali tidak berminat untuk ikut-ikutan soal itu. PAN menganggap bahwa sikap itu sangat tidak bertanggung jawab dan bisa mengorbankan kepentingan nasional dan rakyat," kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan saat dihubungi detikcom, Kamis (9/10/2014).

Bagi PAN, bangsa Indonesia harus bergerak maju dan meninggalkan persaingan politik di Pilpres 2014. Tugas elite politik adalah membangun bangsa, bukan justru memprovokasi rakyat untuk memelihara konflik.

"PAN juga akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki di parlemen untuk beperan secara konstruktif dalam proses politik. Kami tidak akan menggunakan kekuasaan untuk sekadar menjadi obstructionist (perusak)," ujarnya.

Sikap yang sama ditunjukkan Partai Demokrat (PD). Ketua Harian PD Syarief Hasan menegaskan, sebagai penyeimbang, partainya tak ada niatan menjegal pemerintahan Jokowi.

"Kita komitmen mendukung pemerintahan sepanjang program dan orientasinya untuk kepentingan rakyat. Itu fungsi dewan di situ," kata Syarief tegas di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10/2014).

Jubir PD Ruhut Sitompul melontarkan pernyataan lebih keras menyahut tekad Hashim menghambat Jokowi. Ruhut mengingatkan Jokowi memiliki dukungan rakyat, sehingga tak boleh dihambat.

"Sebagai penyeimbang, saya ingatkan kepada Pak Hashim kalau ini bukan zaman ancam mengancam! Ingat lho, Jokowi-JK punya people power!" kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

"Kok yang kalah lebih galak dari yang menang? Ini tanda kiamat ya? Ingat Pak Hashim, mulutmu harimaumu!" pungkas Ruhut.

http://news.detik.com/read/2014/10/0...-hambat-jokowi


tanda tanda perpecahan di sisi internal kah?

padahal biasanya KMP - prabowo ama hashim itu modelnya : you jump i jump


update : isi hati hashim begitu tau statement ini