Dugaan Korupsi Sapi di Papua Barat, Dua Tersangka Akhirnya di Tahan
PAPUA-Kasus dugaan korupsi Program Nasional Pencapain Swasembada Pangan dan daging sapi tahun 2013 di Papua Barat senilai RP 280 miliar yang dilaporkan sejumlah LSM, diantaranya dari Clean Governance Relawan Anti Korupsi (CGRAK) Papua Barat dan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari membuahkan hasil.

Akhirnya, penyidik Satreskrim Polres Manokwari telah melakukan penahanan terhadap Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Papua Barat berinisial AY dan Koordinator peternak di Kampung Sumber Boga berinisial S, pada Senin (29/9). Penahanan kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan di ruang Unit Tindak Pidana Korupsi, Satreskrim Polres Manokwari, sejak pagi hingga sore hari.

Tersangka AY enggan menandatangani berita acara penahanan. Sementara, tersangka seorang wanita berinisial S yang datang memenuhi panggilan polisi. Namun polisi tetap melakukan penahanan terhadap keduanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah merugikan Negara milyaran rupiah tersebut.

Sementara pihak penyidik Satreskrim Polres Manokwari juga akan menyusul memanggil Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat berinisial HTU, Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berinisial RJR serta dari pihak pengusahanya yang juga petinggi koperasi asal Papua dan kini disebut terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua.

”Kami puas atas kinerja Polres, kami berharap pihak kejaksaan juga bekerja cepat dan menindak tegas siapapun yang terlibat,” ujar Direktur Eksekutif CGRAK, Yohan Rumawak sat dihubungi, selasa (30/9). ”Kami juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk melakukan supervisi atau mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi ini agar lebih cepat karena sudah dilaporkan sejak Juni 2013,” harapnya.

Kasat Reskrim AKP. Irianto Jhon, di Manokwari, Papua Barat, telah memanggil dan memeriksa tersangka AY yang mengklaim diri sebagai Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Papua Barat dan S yang mengklaim diri sebagai Koordinator peternak di Kampung Sumber Boga. Usai menjalani pemeriksaan, keduanya langsung ditahan di ruang tahanan Polres Manokwari, khusus tersangka S ditahan di ruang tahanan wanita. ”Beberapa orang yang terlibat juga akan kami panggil termasuk pengusahanya yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih 2014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua,” jelas Irianto.

Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi mengatakan penyidik KPK sudah mendampingi penyidik Kejati Papua penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi tersebut. ”Saat ini kami membantu penuh bersama-sama penyidik Kejati Papua dan Kejari Manokwari dalam penangganan penyidikan dugaan penyelewengan dana dugaan korupsi pengadaan sapi di Papua Barat senilai RP 280 miliar,” ujar Johan saat dihubungi, Selasa (30/9).

Menurut Johan, KPK menduga para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dari para pejabat terkait. ”Kalau dilihat dari pasal ayat 2 ayat 1 atau pasal 3, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang kemudian menyebabkan ada kerugian negara. Kemudian ada dugaan mark up dalam pelaksana dari proyek tersebut. Tapi itu semua masih dalam penyidikan,” tuturnya. (zra)
http://indonesianews.co/blog/2014/09...rnya-di-tahan/

NasDem Papua Kaget Kadernya Terlibat Korupsi Miliaran Rupiah
[JAYAPURA] Partai Nasional Demokrat (NasDem) Papua kaget atas laporan Clean Governance Relawan Anti Korupsi (CGRAK) Papua Barat dan Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) bahwa salah satu kadernya berinisial SH terlibat korupsi miliaran rupiah.
SH adalah anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019. Ia diduga melakukan korupsi Program Nasional Pencapaian Swasembada Pangan dan daging sapi tahun 2013 di Papua Barat.
"Ya kagetlah dengar kabar ini," kata Ketua DPD Partai NasDem Papua, Matius Awitouw kepada SP, Rabu (8/10) malam.
Pihak CGRAK dan LP3BH melaporkan ke Kejari Manokwari, Papua Barat atas keterlibatan oknum Dinas Perternakan dan beberapa pengusaha atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pangan dan sapi dengan daerah sasaran Kabupaten Sorong Rp 55 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp 95 miliar dan Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak Rp 130 miliar.
Tidak hanya mendapat laporan CGRAK dan LP3BH tapi juga berdasarkan hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, pihak Kejari Manokwari dan Kejati Jayapura memang menemukan dugaan korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah, terkait penunjukkan penyedia barang dan jasa yang tidak melalui proses tender sesuai aturan dan perundang-undangan.
"Yang pasti masalah ini tidak melibatkan partai, biar kasus ini sesuai proses hukum saja," ujar Matius Awitouw yang juga Bupati Kabupaten Jayapura ini.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura, Papua, ES Maruli Hutagalung SH saat dihubungi, SP, Rabu malam, terkait dugaan keterlibatan anggota DPR RI berinisial SH, mengatakan, ini masih dalam penyidikan. "Belum tersangka ya, masih penyidikan," ujarnya pendek.
Proyek senilai Rp 280 miliar ini mendapat perhatian serius Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jayapura, Papua setelah dalam pengusutan penanganan kasus tersebut, pihak penyidik Kejati Papua sudah di-back up penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam memberi dukungan dan supervisi.
Sementara itu, dalam kasus ini dua orang pengusaha sudah ditetapkan jadi tersangka.http://sp.beritasatu.com/home/nasdem...n-rupiah/66586