JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Lely Arianie berpendapat, para anggota Dewan terpilih belum bisa menunjukkan pendidikan politik yang baik bagi publik. Hal tersebut disampaikan Lely berdasarkan pada proses birokrasi politik saat memilih pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019.

"Padahal, mereka (anggota Dewan) harus menjadi cerminan elite politik. Itu seharusnya menjadi tontonan pendidikan cara berpolitik yang baik bagi publik," ujar Lely saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/10/2014) malam.

Menurut Lely, kenyataan yang terjadi dalam pemilihan pimpinan, baik di DPR maupun MPR, yakni kentalnya nuansa kepentingan politik pribadi dan golongan.

"Terlihat sekali mereka mengejar kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Kalau tidak, tidak akan sekeras ini," kata Lely.

Lely juga menyayangkan bahwa pengambilan keputusan dalam paripurna tidak dihasilkan dengan musyawarah mufakat. Menurut Lely, meskipun penentuan melalui voting bisa saja dilakukan, pengambilan keputusan dengan musyawarah akan benar-benar mewakili parlemen sebagai lembaga permusyawaratan.

"Musyawarah harus didepankan. Itu akan lebih meyakinkan publik," kata Lely.

Rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR akhirnya ditentukan melalui voting. Paket B yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih berhasil menang dengan perolehan 347 suara. Sementara paket A yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat mendapat 330 suara.

Paket pimpinan yang telah dilantik menjadi pimpinan MPR, yaitu Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua MPR dan empat wakil ketua MPR adalah Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

http://nasional.kompas.com/read/2014...tingan.Rakyat.

politik di indonesia itu simpel : bikin koalisi, terus tinggal bagi bagi jatah(menang / kalah) kinerja? masa bodoh dengan itu. yang penting uang tetep mengalir

sesuai kata kata pepatah " tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi"