Jakarta - Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono membeberkan perjanjian dengan Koalisi Merah Putih terkait dukungan Perpu Pilkada. Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku tidak tahu soal perjanjian tersebut.
"Kalaupun ada, yang tahu ya Ketum (Prabowo) dan Sekjen (Muzani). Saya belum pernah megang," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).
Meski mengaku tidak mengetahui soal dokumen tersebut, Fadli mengungkapkan bahwa Perpu adalah hak konstitusional. Sementara itu, ia menyebut bahwa kesepakatan masuknya PD ke paket pimpinan DPR dan MPR bukanlah hal baru.
"PD masuk paket itu sudah kesepakatan sejak lama," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Sebelumnya, SBY menyatakan semua ketua umum dan sekjen parpol koalisi merah putih telah mendatangani dukungan terhadap Perpu pilkada.
"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," jelas SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Senin (6/10/2014).
sumber
Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
Quote:
Original Posted By unknownone►MINGGU, 05 OKTOBER 2014
TEMPO.CO, Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan koalisi Prabowo akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Herman, berdasarkan pembicaraan internal di koalisi Prabowo yang dia ketahui, SBY dipastikan telah merapat ke koalisi. "Para pimpinan (partai-partai koalisi) sudah sepakat, apa pun kemauan SBY akan dituruti," kata Herman ketika dihubungi Tempo, Minggu, 5 Oktober 2014. (Baca: Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)
Herman sendiri mengatakan tidak mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi. Namun, menurut dia, koalisi akan mendukung Fraksi Demokrat dalam pengesahan Perpu Pilkada di DPR.
"Gampang saja itu (pengesahan Perpu Pilkada di DPR)," kata Herman menirukan omongan salah satu pimpinan partai. Namun Herman enggan menyebutkan namanya. Herman menyatakan tidak ikut dalam pertemuan koalisi Prabowo di kediaman Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Sabtu malam, 4 Oktober 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Beri Kursi MPR ke Demokrat dan PPP)
Sebelumnya, pada Kamis, 2 Oktober 2014, Presiden SBY meneken dua perpu untuk menganulir beleid yang menghapus pilkada secara langsung. Dalam perpu tentang perubahan pilkada, SBY mengganti mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung.
Adapun dalam perpu tentang pemerintah daerah, SBY menghilangkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut SBY, kedua undang-undang itu tak mengakomodasi keinginan publik.
Namun Herman pesimistis perpu itu akan lolos di DPR, mengingat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berlangsung 20 Oktober 2014 mendatang. "Tinggal dua pekan lagi, padahal seluruh alat kelengkapan DPR belum terbentuk, mereka juga masih kisruh."
Ketika Tempo menanyakan apa yang ditawarkan Demokrat kepada koalisi Prabowo sebagai ganti dukungan Demokrat pada perpu itu, Herman menjawab, "Saya tidak mengetahui soal itu, tapi Demokrat kemungkinan besar akan mendukung koalisi dengan cara menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat."
RIDHO JUN PRASETYO
Source:
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...Perppu-Pilkada
![[Jatah Kekuasaan] Perjanjian KMP Dukung Perpu Pilkada, Fadli Zon: Prabowo yang Tahu](https://s.kaskus.id/images/2014/10/06/6727811_20141006023009.jpg)
![[Jatah Kekuasaan] Perjanjian KMP Dukung Perpu Pilkada, Fadli Zon: Prabowo yang Tahu](https://s.kaskus.id/images/2014/10/06/6727811_20141006015542.jpg)
