SEBELUMNYA, SAYA TIDAK BERPIHAK KEMANAPUN

Inilah pihak-pihak yang dirugikan jika pilkada melalui DPRD

1. Buzzer.
Perusahaan buzzer social media mulai kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan minimal.

2. Pengamat politik.
Mengecilkan penghasilan pengamat politik dan mengurangi kesempatan sebagai public figur.

3. Konsultan politik
Konsultan politik tidak laku karena partai politik yang menentukan calon kepala daerah.

4. Lembaga survei-quick count
Mereka diprediksi gulung tikar karena hanya dapat pekerjaan lima tahun sekali di pilpres dan pileg.

5. KPU-Bawaslu
Keduanya akan kehilangan sumber pendapatan utama dan hanya bekerja lima tahun sekali. Jual beli suara pin distop.

6. Para pakar politik
para pakar ini bekerja di lembaga survey tentu saja mereka merasa dirugikan.

7. Incumbent
Tak ada jaminan terpilih lagi karena pengerahan dana bansos tidak akan berpengaruh pada keterpilihan kembali.

8. Pakar Politik
mereka bekerja di lembaga survey tentu saja mereka protes.

9. Polisi
Anggaran pengamanan pemilu jadi hilang. Dalam pilkada, polisi diduga mendapat dana anggaran berkisar Rp25-100 miliar untuk pilkada provinsi dan Rp5-25 miliar untuk pilkada kabupaten/kota.

10. Artis
Mempersulit artis tampil sebagai juru kampanye calon atau politisi. Politik pencitraan bubar.

11. Jasa pengerah massa
Pengangguran politik bertambah akibat tidak ada order aksi karena tak ada kampanye.

12. Jasa pembuatan spanduk
Unit usaha ini juga akan bangkrut akibat minim order

13. Poitisin karbitan
Yang tidak mau berdarah-darah, berjuang dari bawah akan tereliminasi. Politisi instan gaya ini biasanya bermodal sponsor besar dan bisa membayar media.

14. Rakyat penikmat money politic
Karena tak ada pilkada langsung, tak ada jual beli suara.

15. Partai Gurem: Gak bisa jual partai untuk kendaraan politik politisi karbitan.

16. Anomali-anomali sesat
Anomali-anomali sesat pencitraan ala "mendadak Esemka" tidak akan terjadi lagi.

17. Para Hakim MK
Mereka yang biasa bermain kasus sengketa pilkada, sekarang harus gigit jari.

18. LSM
LSM akan kehilangan jobnya untuk mendukung calon dalam pilkada langsung.

19. Media
Pendapatan iklan dari calon gubernur, walikota dan bupati akan menurun drastis.

20. Berita
Sumber berita juga hilang karena kekacauan kampanye tidak ramai lagi