Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk UU Pilkada dan UU Pemda. SBY mengakui, akan ada perlawanan di DPR terkait perppu tersebut.

"Saya menyadari bahwa penerbitan perppu ini ada risiko politiknya karena memerlukan persetujuan DPR RI. Akan tetapi, saya wajib mengambil risiko itu untuk menegaskan perjuangan bersama dengan rakyat, serta guna menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi kita," kata SBY dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (2/10/2014).

SBY menekankan, ia merasakan adanya keresahan di masyarakat yang menolak UU Pilkada. Ia pun mengingatkan, kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah bisa diterima oleh masyarakat.

Mengenai akan adanya perlawanan dari parlemen terkait perppu yang diterbitkan, SBY mengajak masyarakat untuk ikut berdoa.

"Akhirnya, marilah kita berdoa dan berikhtiar bersama agar proses selanjutnya di DPR dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai aspirasi rakyat, serta berbuah persetujuan DPR atas dua perppu yang terkait pilkada langsung, sekali lagi, demi terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi yang kita cita-citakan," ucap SBY.

http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Khlwp

bakalan banyak yg tertipu lagi.. matematika politik sudah jelas, di parlemen PERPU ini akan dimentalkan oleh KMP... Demokrat yg sdh ga mayoritas terbebaskan dari dosa politik karena tidak menentukan lagi konstelasi jika ada voting

koalisi JOKOWI-JK seharusnya ga usah peduli dgn manuver2 konyol semacam ini.

Ujung2nya , PDIP dkk kembali ngemis2 ga karuan ke partai2 macam PPP,PAN,Demokrat..

Tapi buat Gerindra, partai2 spt PPP bisa kembali akting pecah utk kembali malakin si Hashim