"Jenis kualifikasi yang dilakukan pemilihan langsung itu ada unsur uangnya. Tapi kalau yang dilakukan pejabat publik bukan petit corruption, bisa masuk dalam political corruption yang sistemik dan struktural," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto usai konferensi pers peluncuran aplikasi GRATIS, di XXI Epicentrum Walk Ground, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Petit corruption berbeda dengan political corruption, Bambang menjelaskan lebih berbahaya Political corruption karena politik uangnya berjalan sepanjang lima tahun. "Kalau petit corruption hanya lima tahun sekali tapi political sepanjang lima tahun," jelas dia.

Bambang menambahkan, KPK memiliki perspektif bagaimana pilkada yang sudah diatur oleh revisi undang-undang pilkada dapat meminimalisir korupsi. Pasalnya Bambang menurutkan korupsi yang dilakukan kepala daerah berdasarkan otda sekitar 300-an kasus.

"Tapi kalau dilacak anggota parlemen yang terlibt korupsi itu di atas 3.000. Jadi jumlah anggota DPRD dan DPR yang melakukan korupsi di banding kepala daerah 10 kali lipat," tandasnya.

mampir kesini juga gan