TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

"Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR," kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

"Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat)," kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. "Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. "Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi."

Sumur

Tahun 1998, ketika terjadi peristiwa demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintah bisa berhasil karena aparat tidak siap dengan aksi itu. Klo saat ini, aparat jauh lebih siap plus generasi saat ini yang seakan-akan tidak peduli dengan bangsa ini, kebanyakan punya pemikiran "yang penting tetep bisa pake sosmed, politik bodo amat"

Kemungkinan besar RUU Pilkada tidak langsung akan tetap berjalan walaupun banyak tolakan berbagai pihak karena anggota DPR tidak lebih dari robot parpol. Angkatan kakek ane sudah berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah, angakatan bokap ane berjuang membangun bangsa ini dari status negara miskin menjadi negara berkembang, angkatan ane sudah berjuang untuk reformasi total di segala bidang. Sekarang waktunya angkatan dibawah ane untuk berjuang mempertahankan apa yang sudah angkatan ane capai.

Ingat!!! Dalam memperjuangkan reformasi, kami sudah berdarah dan bahkan nyawa juga yang melayang!!! Mana andil kalian angkatan dibawah ane? Cuma cuap-cuap lewat medsos? Cuma bikin petisi? Anggota DPR butuh aksi fisik bukan hanya lewat medsos, itu gak ngaruh buat mereka.