Jakarta - Dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada yang berlangsung di DPR beberapa waktu yang lalu, Mendagri Gamawan Fauzi tak menarik usulan pemerintah sehingga UU Pilkada disahkan. Pihak istana menolak berkomentar terkait hal itu.

"Saya kira kami tidak mengikuti secara langsung jadi saya tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Karena memang pada saat diambil keputusan akhir di DPR, kami sedang dalam perjalanan dari New York ke Washington DC dan memang agak sulit saat itu berkomunikasi mungkin karena situasi di perjalanan," kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bandara Halim Perdana Kusumah, Selasa (30/9/2014).

Julian menjelaskan, Gamawan sebagai Mendagri adalah bagian dari pemerintah. Keputusan yang diambil Gamawan pun mewakili keputusan pemerintah.

"Mendagri adalah bagian dari pemerintah, pemerintah itu jelas. Dan ini adalah posisi dari Presiden SBY sebagai seorang yang melihat bagaimana sebaiknya sistem pilkada kita itu dijalankan," jelas Julian.

Menurut Julian, pemerintah sudah menggodok draft RUU Pilkada sejak tahun 2011. Sejak awal, presiden menegaskan tetap ingin pilkada dilakukan secara langsung, namun dengan beberapa perbaikan.

"Draft usulan RUU itu telah didraft sejak 2011, kalau tidak salah. Tentu itu berdasarkan dinamika politik atau situasi saat itu dan baru ditindak lanjuti pada 2014 ini. Jadi memang ada waktu yang berjalan pada saat awal draft tersebut dilakukan. Yang saya ketahui posisi Presiden SBY dalam hal ini adalah mendukung pilkada langsung dengan perbaikan. Kenapa dengan perbaikan karena beliau melihat menilai sendiri selama proses yang berjalan, 10 tahun terakhir di pilkada kita ini banyak muncul ekses yang tidak kita harapkan," ungkap Julian.