Jakarta - Mahkamah
Konstitusi menolak uji materi
UU 17 nomor 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UU MD3) yang diajukan
PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad
Wibowo mengatakan kalau gugatan itu memang layak
ditolak karena tidak bertentangan dengan konstitusi.
"Memang layak ditolak karena tidak bertentangan dengan
konstitusi. Pemenang pileg atau sistem paket itu hak DPR
sendiri memutuskan. Itu keputusan politik DPR," ujar Drajad
saat dihubungi detikcom, Senin (29/9/2014).
Dia mengatakan pimpinan DPR periode 2004-2009 era
Akbar Tanjung juga memakai sistem paket, artinya hal ini
dinilai tidak masalah. Jika dianggap ada masalah
semestinya pimpinan Era Akbar Tanjung bisa batal demi
hukum.
"Jika melanggar konstitusi, seluruh keputusan DPR yg
diteken Akbar Tanjung jadi batal demi hukum dong?
Termasuk di dalamnya UU Pileg, UU Pilpres, UU APBN,
pemekaran-pemekaran dan seterusnya, dan sebagainya,"
ujarnya.
"Jadi memang gugatannya lemah, baik dari sisi substansi
maupun sejarah," imbuh Dradjad.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak
uji materi Undang-Undang 17 nomor 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut MK, susunan
pimpinan DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945.
"Menurut MK dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak
bertentangan dengan UUD 1945, perubahan UU itu sudah
diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK
perlu mengingatkan perubahan UU MD3 setiap lima tahun
sekali," kata Hakim konstitusi Patrialis Akbar saat
membacakan putusan di MK, Senin (29/9/2014).

m.detik.com/news/read/2014/09/29/184020/2704595/10/pan-uji-materi-md3-pdip-memang-layak-ditolak-mk


UU MD3 tidak melannggar konstitusi.

PDIP gigit jari lagi