Dapat mengenyam pendidikan tentulah harapan semua orang, apalagi sampai pendidikan tertinggi di sebuah universitas. Harapan ini akan mustahil bagi orang yang tidak mampu alias tidak punya duit.

Harapan untuk mengenyam pendidikan tinggi bagi kaum papa atau terbatas dananya, akan semakin sulit bagi warga negara Indonesia. Biaya yang semakin tak terjangkau dengan alasan privatisasi supaya lebih mandiri, memupus harapan banyak calon mahasiswa dari kalangan bawah alias dana terbatas. Padahal tidak sedikit anak-anak kalangan ini cerdas.

Perhatian pemerintah Indonesia yang minim terhadap pendidikan membuat bangsa yang kaya raya ini masih saja termasuk negara berkembang. Ditinggalkan langkahnya oleh negeri-negeri yang yang dulu belajar dari Indonesia, atau stratanya di bawah Indonesia, contoh: negeri jiran Malaysia dan China. Pemerintah Indonesia yang hanya sibuk mengurusi para konglomerat dan politisi, yang tentu saja kita tahu membuat makin carut marutnya dunia pendidikan negeri kita.

Ketika pertama kali datang ke Jepang dengan beasiswa negara, saya berpikir bahwa saya harus pontang panting pula mengatur keuangan saya untuk hidup dan membeli perlengkapan kuliah dan riset saya. Ternyata biaya semester saya sudah menyangkut semua kebutuhan kuliah saya, riset saya, dan bahkan perlengkapan tulis menulis, serta publikasi paper. Benar-benar di manjakan.

Bagaimana dengan mahasiswa Jepang sendiri? Memang bagi warga Jepang sendiri biaya kuliah juga termasuk mahal, sehingga ada juga kaum dari keluarga dengan pendapatan pas-pasan atau menengah harus menabung bertahun-tahun untuk membayar biaya semester, tetapi tidak ada biaya lain lagi yang perlu dipersiapkan dalam masa pendidikannya, kecuali biaya makan dan apartmen bagi mahasiswa dari luar daerah.

Bagaimana dengank keluarga yang tidak sanggup membayar biaya kuliah, tetapi masih ingin mengecap pendidikan? Pemerintah Jepang menyediakan bantuan, tetapi bantuan ini tidak gratis. Alias perlu di bayar. Bagaimana caranya? Yaitu pemerintah membayarkan biaya SPPnya, tetapi harus di bayar kembali ketika sudah mendapatkan penghasilan.

Mungkin anda berpikir bagaimana kalau mereka melarikan diri? Pemerintah tak pelu takut karena warga Jepang punya kepatuhan dan ketaatan yang tinggi pada aturan dan komitmnen yang sudah di buat bersama pemerintah. Sistem KTP nasional dengan satu database memudahkan pemerintah melacak warganya. Selain itu pihak universitas juga memberikan bantuan, berupa potongan atau exsemption, hampir 40-50% dari biaya SPP.

Lalu bagaimana dengan pendidikan dasar dan menengah di Jepang? Apakah orang dengan pas-pasan bisa sekolah juga? Tentu saja, karena Pemerintah Jepang punya program wajib belajar. Anak SD dan SMP gratis biaya sekolah. Semua ditanggung oleh pemerintah. Mereka membayar hanya untuk kebutuhan pribadi yaitu makan siang. Itupum masih terjangkau. Kalau merasa masih keberatan dengan biaya makan siang ini pemerintah masih memberikan bantuan berupa beasiswa sebesar 30,000 yen pertahun, padahal biaya makan siang ini hanya 3-4 ribu yen saja.

Di Jepang tidak ada sekolah negeri dengan katagori favorit, semua sama standarnya. Semua anak yang dalam katagori wajib belajar pada saat usianya mencukupi waktu wajib belajar akan dikirimi suarat oleh pemerintah untuk mendaftar sekolah. Pendaftaran ini tidak dilakukan di sekolah tetapi di kantor walikota, dengan saran memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah, karena saat menjalani sekolah mereka harus mandiri pergi ke sekolah. Setelah proses pendaftaran selesai, setiap calon siswa diwajibkan test kesehatan, dengan tujuan mengetahui status kesehatan mereka, dan sebagai antisipasi kalau mereka ada kelainan yang perlu diperhatikan pihak sekolah.

Hal yang cukup menarik perhatian saya juga, bahwa sekolah SD yang dibangun pemerintah, berdekatan dengan SMP, sekaligus berdekatan rumah pemerintah, yang khusus di sediakan bagi warga yang penghasilannya menengah kebawah, sehingga warganya tidak perlu mengeluarkan ongkos besar untuk biaya transportasinya. Sungguh perhatian yang cukup besar untuk sebuah program wajib belajar.

Coba anda bandingkan dengan wajib belajar kita. Apakah sudah benar-benar gratis? Apakah semua anak Indonesia bisa mengecap pendidikan? Sekedar sekolah SDpun? Kalau benar-benar tentu tidak mungkin banyak anak-anak jalanan di Indonesia. Bersusah payah membantu ornag tua mencari sesuap nasi. Kapan Indonesia mau maju, kalau pendidikannya tidak diperhatikan?

http://edukasi.kompasiana.com/2010/0...ang-62036.html