JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD membuka celah bagi MPR untuk memilih presiden yang akan datang.

Jika hal itu terjadi maka sistem demokrasi yang dibangun Indonesia mengalami kemunduran. "Dengan Undang-Undang Pilkada disahkan oleh DPR RI, maka akan terbuka seluas-luasnya pintu menuju presiden dipilih MPR," kata Hayono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Hayono menjelaskan, dengan disahkannya UU tersebut, maka membuka kesempatan bagi Koalisi Merah Putih untuk membagi kekuasaan di daerah. Sebab, mereka menguasai lebih dari 50 persen suara di level legislatif. Sehingga, mereka dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. [Baca: Hayono: Wajar Jika SBY Dicacimaki di Media Sosial]

Selain itu, kata dia, pengesahan UU ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan soliditas Koalisi Merah Putih di DPR. Jika hal itu terjadi, maka ada kekhawatiran UUD 1945 akan kembali diamandemen dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Bisa saja lima tahun ke depan (presiden dipilih MPR), kalau Koalisi Merah Putih menguasai DPR dan DPRD. Kalau itu terwujud, mudah untuk amandemen," ujarnya.

Lebih jauh, ia menyangkal, jika Demokrasi yang telah dibangun selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal. Menurut dia, banyak keberhasilan yang telah diraih meski masih banyak pula ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung yang perlu perbaikan.

Sumur

wah klo gitu peluang KMP untuk jadi presiden bisa terwujud..