JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Gerindra, Rindhoko, mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap memiliki banyak persoalan. Salah satu ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung yaitu politik uang.

Rindhoko berpendapat, pembahasan RUU Pilkada saat ini diharapkan mampu mengajarkan revolusi mental kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi praktik politik uang yang terjadi.

“Seorang masyarakat dalam pilkada bisa menerima lebih dari satu amplop dari pasangan kepala daerah yang berbeda. Padahal, mereka belum tentu memilih salah satu dari mereka,” kata Rindhoko saat menyampaikan pendapat Fraksi Gerindra dalam pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).

Gerindra, kata dia, setuju agar pelaksanaan pilkada lansung yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini diperbaiki. Perbaikan itu dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pilkada kepada DPRD.

Menurut Rindhoko, cara tersebut dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya politik uang yang ada sehingga hal itu juga dapat memberikan pembelajaran revolusi mental yang baik kepada masyarakat.

“Rakyat harus diberi kesempatan untuk revolusi mental untuk menghapus money politic. Kalau ada money politic ya di DPRD saja,” kata dia.

Selain politik uang, pilkada langsung dianggap banyak menimbulkan korban baik dari rakyat maupun calon kepala daerah. Bahkan, kata dia, beberapa calon kepala daerah yang gagal lalu mengalami stres dan masuk rumah sakit jiwa.

“Belum lagi korupsi. Lebih dari 60 persen kepala daerah hasil pilkada langsung tersangkut korupsi karena mereka sudah mengeluarkan dana yang besar untuk pemilihan. Bagaimana cara mengembalikan modal yang dipinjam? Satu-satunya harus korupsi. Kalau dengan gaji mereka yang terbatas, bisa-bisa bangkrut,” katanya.