Tanggal 25 September 2014 para wakil kita yang duduk di senayan akan menentukan nasib pemilukada,apakah langsung dipilih rakyat atau oleh DPRD.Banyaknya kelemahan pilkada langsung, menjadi dasar pemikiran politisi yg tergabung dalam koalisi Garuda Merah,menyerahkan pemilihan Raja kecil dari rakyat kepada DPRD..Seolah-olah rakyatlah yg membuat para kepala daerah itu korupsi,rakyatlah yang membuat konflik horisontal dan rakyatlah yang membuat biaya pilkada itu mahal..
Itulah kira-kira pemikiran para politisi partai pendukung Prabowo ini.Sehingga hak konstitusi rakyat untuk menentukan rajanya dicabut oleh para elite dan politisi partai yg tergabung dalam koalisi Merah Putih.
Benarkah cara berpikir para politisi ini?
Apakah dengan pilkada tidak langsung memberikan jaminan para Gubernur dan Bupati/Walikota tdk korupsi lagi?