FPI Aneh, berani Demo Ahok karena alasan non-muslim, tetapi ketika ada pelantikan Gubernur Kalbar, Gubernur Bali, Walikota Solo.. ke mana FPI ?



Agustin Teras Narang

Agustin Teras Narang (lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 12 Oktober 1955; umur 58 tahun) adalah Gubernur Kalimantan Tengah ke-12. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia dikenal sebagai politikus yang pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menggantikan Sodjuangan Situmorang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Kalimantan Tengah.[1] Ia juga masih menjabat sebagai salah satu Teman Serikat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Agustin_Teras_Narang

Langkah Suku Dayak Tolak FPI Bisa Jadi Contoh

Keberanian masyarakat adat suku Dayak untuk menolak keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Provinsi Kalimantan Tengah harus dihargai dan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk berani menentang benih-benih intoleransi antar umat beragama.

"Keberanian masyarakat Dayak untuk menolak FPI secara terbuka itu harus kita hargai, dan seharusnya menjadi inspirasi bagi yang lain untuk berani bicara dan bertindak melawan intoleransi," kata Wakil Ketua Setara Institute for Peace and Democracy, Bonar Tigor Naipospos, hari ini.

Ratusan masyarakat adat Dayak di Palangkaraya menolak kedatangan anggota FPI ke kota tersebut dalam rangka tablig akbar, karena khawatir keberadaan mereka akan mengganggu keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Kalteng.

Menurut Bonar, penolakan tersebut sangat wajar dan bisa dimengerti mengingat catatan aksi FPI.

"FPI kan sudah ada di Kalimantan Timur, mereka sudah melakukan sweeping beberapa kali dan bahkan menganggu komunitas Ahmadiyah di Samarinda. Wajar kalau para pemuda Dayak khawatir kalau kejadian yang sama akan terulang di provinsi mereka," kata Bonar.

Menurutnya, ada lebih banyak lagi pengikut Ahmadiyah di provinsi Kalimantan Tengah, bahkan jumlahnya adalah yang terbesar di provinsi Kalimantan


http://www.beritasatu.com/nasional/3...di-contoh.html


Komunitas Dayak Islam Tak Kehendaki FPI

Komunitas suku Dayak beragama Islam di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memang tidak menghendaki kehadiran Front Pembela Islam (FPI), sehubungan aksi penolakan berujung demonstrasi besar-besaran di Bundaran Besar, Jalan Meranti, dan Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, akhir pekan lalu.

Hal itu dikemukakan Sabran Achmad, salah satu tokoh suku Dayak beragama Islam, saat dihubungi wartawan dari Pontianak, Rabu (15/2/2012). “Ini murni aspirasi masyarakat. Kami di Provinsi Kalteng menginginkan kedamaian, masyarakat sudah telanjur memandang negatif terhadap FPI,” ungkapnya.

Menurut Sabran, harus disadari tidak sedikit masyarakat beragama Islam di Indonesia yang sudah gerah dengan aksi kekerasan yang dilakukan FPI di sejumlah daerah. Budaya kekerasan yang dilakukan FPI, menurutnya, telah merusak citra agama Islam secara keseluruhan.

Sebelumnya, Selasa (14/2/2012), ratusan aktivis dari berbagai latar belakang juga menyerukan penolakan terhadap aksi-aksi kekerasan yang selama ini dilakukan FPI dengan menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Gerakan yang mengatasnamakan Indonesia Damai Tanpa FPI ini, meminta pemerintah tegas terhadap FPI. Sejumlah aktivis pendukung pluralisme hadir dalam aksi ini, antara lain Innayah Wahid, Hanung Bramantyo, dan Nia Dinata.

Aksi damai ini sempat diwarnai ricuh saat orator aksi dipukul oleh orang tak dikenal. Polisi hari ini menetapkan satu tersangka atas pemukulan tersebut.

Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, penolakan FPI dan organisasi sejenis yang gemar melakukan tindak kekerasan oleh komunitas warga, akan menjadi pola umum ke depan jika pemerintah terus bersikap tidak peduli.

“Karena hukum di Indonesia tidak dijalankan secara adil, maka setiap ormas, kelompok masyarakat akan memilih caranya sendiri-sendiri untuk menghadapi ancaman,” katanya.

Menurutnya, penolakan masyarakat Dayak terhadap kehadiran FPI di Kalteng sebenarnya bersifat antisipatif, karena pemerintah dan aparat keamanan tidak mampu lagi mengantisipasi kedatangan FPI.

Tudingan

Sementara itu, Juru Bicara FPI Munarman bersikukuh penolakan terhadap kehadiran FPI di Kalteng dilakukan preman yang dipimpin Gubernur Kalteng Agustinus Teras Narang. Perkumpulan Dayak Islam, menurut Munarman, juga merupakan organisasi di bawah kendali Teras Narang.

“Pemimpin organisasi Dayak Islam adalah seorang pegawai pemda, sekaligus mantan ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Saya tahu siapa dia,” kata Munarman.

Ia meyakini, hubungan FPI dan masyarakat di Kalimantan tidak terganggu, karena di sana beberapa kantor perwakilan FPI telah didirikan. Salah satunya di Kota Waringin dan Sampit.

Sebaliknya, Munarman menilai, suku Dayak yang cenderung melakukan kekerasan terhadap suku lainnya. “Dulu ribuan orang Madura mati, itu karena siapa? FPI tidak pernah membunuh ribuan orang,” katanya.

Namun, Sabran menegaskan, penolakan kehadiran FPI justru karena di Kalteng pernah terjadi konflik rasial suku Dayak dan Madura pada 2001, dan penolakan ini untuk kebaikan semua pihak.

“Demonstrasi besar-besaran suku Dayak di Palangkaraya bertujuan pencegahan. Muspida Provinsi Kalteng telah melakukan tugas secara baik, benar, tegas dan tepat, sehingga keributan tidak menjalar,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Lukas Tingkes, sebelumnya mengatakan penolakan FPI sudah dilakukan satu bulan sebelumnya. DAD selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar permasalahan rencana pelantikan FPI dibatalkan, karena situasi tidak kondusif.

Di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/2/2012) kemarin, digelar pertemuan sejumlah warga suku Dayak di Rumah Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, dalam menyikapi situasi yang terjadi di Palangkaraya.

Pertemuan dipandu Pelaksana Harian Ketua DAD Kalbar Yakobus Kumis dan dihadiri Direktur Bina Mitra Polisi Daerah Kalbar Komisaris Besar Polisi Suhadi Siswo Wibowo. Di dalam pertemuan, warga suku Dayak di Kalbar menyatakan tetap berada di barisan terdepan di dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menganggap penolakan masyarakat Palangkaraya terhadap FPI wajar. Tindakan itu semata-mata agar tidak memanaskan situasi di wilayah Kalteng.

Kepolisian, kata Timur Pradopo, dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalteng menolak keberadaan FPI. Menurutnya, pemda memang ingin mencegah situasi-situasi tidak kondusif, yang mungkin timbul dari keberadaan FPI di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada ormas yang melakukan aksi anarkis. Tetapi hanya akan memproses anggotanya, yang terbukti melanggar pidana dalam setiap aksinya di lapangan.

“Kita proses hukum semua yang melakukan tindak pidana, tidak pandang bulu, dari mana pun ormasnya. Tapi, untuk pembinaan ormasnya akan kita serahkan kepada Kemendagri yang memang memiliki kewenangan untuk membina ormas,” katanya di Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Seperti diketahui, Undang-Undang No 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986 tentang Ormas menyebutkan, pembubaran setiap ormas hanya bisa dilakukan melalui fatwa Mahkamah Agung setelah sebelumnya, ormas tersebut melakukan pelanggaran dan mendapat teguran tiga kali.

Tersangka Pemukulan

Sementara, terkait dengan insiden pemukulan terhadap aksi damai tolak FPI di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (14/2/2012) kemarin, polisi telah menetapkan satu tersangka dari empat orang yang diamankan Polda Metro Jaya. Tiga orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

"Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap koordinator aksi 'Indonesia Tanpa FPI' Bhagavad Sambadha berinisial J," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Rikwanto, saat dihubungi wartawan, Rabu (15/2/2012). Menurutnya, tiga orang lainnya yang masih berstatus saksi berinisial A, B, dan S.

Dikatakan Rikwanto, penyidik sejauh ini masih terus memeriksa sejumlah saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Selain itu, polisi juga masih memeriksa rekaman video yang berisi kejadian saat aksi pemukulan terjadi.

Namun, menurutnya, dari keempat orang itu belum ditemukan kartu identitas salah satu organisasi apa pun sehingga polisi masih mendalami motif pemukulan tersebut. "Kami akan terus dalami apakah mereka berasal dari salah satu organisasi massa, atau bertindak atas inisiatif pribadi," ucapnya. [sinarharapan.co.id]

http://publiknasional.com/index.php?...ional&Itemid=1


Mabes Serahkan Kasus FPI di Kalteng ke Polda

Mabes Polri melimpahkan kasus FPI ke Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) berdasarkan locus delicti atau tempat kejadian perkara (TKP). "Ini sesuai aturan dalam KUHAP soal locus delicti atau tempat kejadian perkaranya, jadi bukan karena kami (Mabes) tidak bersedia menangani," kata KLadivhumas Polri Irjen Saud Usman Nasution, Rabu (15/2).

Saud menambahkan, kasus tersebut dilaporkan dua pengurus FPI, Ahmad Basri Lubis dan Muksin Ahmad Alatas, ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (13/2) lalu. Alasan lain pelimpahan perkara didasarkan pada keberadaan saksi yang sebagian besar berdomisili di Kalteng. "Untuk memudahkan pemeriksaan," katanya.

Saat ini polisi juga belum menetapkan tersangka dari empat terlapor dalam kasus laporan FPI tersebut, termasuk Gubernur Kalteng, Agustinus Teras Narang. Penyidik di Polda Kalteng akan menelusuri lebih lanjut untuk menemukan fakta dan pasal-pasal yang dilanggar dalam peristiwa itu.

Mengenai kasus pembakaran dan pengrusakan rumah milik Habib Muhri bin Muhammad dan tenda yang rencananya akan dipakai untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, akan dimediasi oleh pemerintah daerah setempat. "Kami himbau semua pihak menahan diri," katanya.(fal/dyn/rdl/ttg)

http://www.jpnn.com/read/2012/02/16/...teng-ke-Polda-

Selain Teras Narang, Nyali FPI tinggal seupil ketika hadapi Gubernur Bali dan Gubernur Kalimantan Barat.