JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi hukum tata negara UNJ, Suhadi, menegaskan bahwa tidak ada Undang-undang yang mengatur seseorang keluar dari partai haknya hilang. Basuki Tjahaja Purnama tetap menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta meski sudah keluar dari Gerindra, sebab dia dipilih oleh rakyat, bukan partai.

Kecuali, lanjut dia, Gerindra mencari celah lain secara politis atau elektabilitas karena Ahok pada awalnya tidak dipilih oleh rakyat.

"Kan memang pada Pemilukada 2012 rakyat itu pilih Jokowi bukan Ahok. Tapi karena Jokowi naik jadi presiden, otomatis Ahok naik langsung jadi gubernur samapi masa jabatan berakhir," kata Suhadi kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014).

Selain itu, tutur Suhadi, Gerindra juga PDI-P tidak berhak memperebutkan posisi wakil gubernur DKI. Sebab, kedua partai pengusung Jokowi-Ahok itu telah pecah kongsi.

"Kalau kongsi tidak pecah, otomatis PDI-P dan Gerindra berhak. Ini sekarang kongsi pecah, PDI-P usung sendiri, Gerindra usung sendiri," katanya.

Menurut dia, secara konstitusional, tidak ada dasar hukum yang menyebutkan perpecahan pengusung dapat menyelesaikan wagub yang akan mendampingi Ahok. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi solusi menentukan wagub karena permasalahan pengusung tidak akan menemukan jalan keluar.

Ia mengatakan, calon itu dapat dicari dari kalangan manapun, baik independen, non-partisan, atau internal partai. Asalkan, kata dia, calon itu dapat memenuhi persyaratan Undang-undang.

"Karena pecah, dua partai tidak berwenang. Ya, memang dikembalikan kepada DPRD. Yang penting tidak bertentangan dengan UU Daerah No 12 tahun 2008 dan terhadap UUD," ucap dia.

Apabila keputusan DPRD bertentangan, maka masyarakat yang melek hukum dapat mengajukan judicial review atau hak kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab, meski Ahok telah keluar dari Gerindra, ia tetap menduduki kursi DKI.