koalisi merah putih akan melawan liberalisme

Tokoh Koalisi Merah Putih, Amien Rais, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie (kiri ke kanan) memberikan penjelasan seusai mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Salah satu poin pertemuan adalah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih menilai perkembangan bangsa saat ini cenderung terlalu liberal dan tidak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk melawan liberalisasi yang terus menggerogoti kedaulatan negara, Koalisi Merah Putih menyatukan langkah bersama melakukan perjuangan ideologis.

"Ada serangkaian undang-undang yang harus ditata kembali. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya langkah awal dari Koalisi Merah Putih untuk rangkaian perubahan atas sejumlah UU yang terlalu liberal," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Rabu (10/9/2014) malam, sebelum pertemuan Koalisi Merah Putih di rumah Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta.

Dalam silaturahim itu, hadir sejumlah petinggi partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.

Menurut Aburizal, perjuangan Koalisi Merah Putih dalam UU Pilkada harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah UU yang dinilai terlalu bersifat liberal. Setelah UU Pilkada, ujar Aburizal, Koalisi Merah Putih juga akan meninjau kembali regulasi mengenai mineral dan pertambangan seperti yang diatur dalam UU Mineral dan Batubara (Minerba). ”UU Minerba akan kita lihat, apakah sesuai dengan akarnya atau tidak,” ujarnya.

Menurut Aburizal, regulasi di bidang perbankan juga dinilai terlalu liberal. ”Tak ada satu pun negara yang membolehkan asing punya 100 persen saham perbankan dan boleh beroperasi di seluruh wilayah negara tersebut. Padahal, bank-bank Indonesia tak mudah beroperasi di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok,” ujarnya.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais yang ikut hadir. ”Pelaksanaan pilkada selama ini jauh dan menyimpang ke kanan serta bersifat liberal. Padahal, esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dan permusyawaratan perwakilan. Karena itu, UU Pilkada tidak boleh kehilangan roh Pancasila dan keabsahan filosofis dan sosiologis,” katanya.

Amien menambahkan, kedaulatan bangsa merupakan arah dari perjuangan Koalisi Merah Putih. ”Dalam alam demokrasi yang mapan, eksekutif dan legislatif harus saling menyeimbangkan. Sebab itu, tujuan Koalisi Merah Putih bukan untuk kekuasaan semata,” kilahnya.

Adapun Prabowo mengatakan, pertemuan kali ini adalah untuk membahas perkembangan ekonomi dan politik bangsa. ”Ini awal kerja sama yang erat,” katanya. (EDN)

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan sistem ekonomi di Indonesia. Menurutnya, sistem yang dipakai saat ini adalah sistem ekonomi neoliberal.

"Mereka yang saat ini dipercaya oleh rakyat untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan ekonomi bangsa telah memercayai dan menjalankan paham ekonomi yang keliru," kata Prabowo saat kuliah umum dalam wisuda STKIP Persatuan Islam, di Bandung, seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi neoliberal menjadi salah satu penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negara sendiri. Akibat sistem ekonomi yang salah itu, kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri.

Menurut dia, fenomena larinya kekayaan bangsa itu merupakan sesuatu yang diterima dan dimaklumi oleh para ekonom penganut paham neoliberal. Oleh karena itu, ia berharap, putra dan putri Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dia menginginkan para wisudawan tidak takut untuk mempelajari data, angka, dan fakta-fakta terutama yang berkaitan dengan ekonomi. "Para sarjana harus memiliki kemampuan untuk membaca dan berbicara dalam bahasa asing agar dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan bangsa lain," ucapnya.
sumur

Prabowo: Jika Jadi Presiden, Saya Akan Terapkan Neoliberalisme di Indonesia

Dalam sebuah wawancara yang digelar NET TV bersama Probowo Subianto di kediamannya di Bukit Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung paham neoliberalisme. Dan jika terpilih menjadi Presiden, dirinya akan menerapkan paham tersebut di Indonesia.

Menurut Prabowo, investasi asing di Indonesia itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dirinya mengaku tahu betul bagaimana mengimplementasikan paham tersebut bagi kepentingan ekonomi Indonesia ke depan.

“Bila nanti saya mendapat mandat, saya mengerti sekali bagaimana mengimplemantasikan paham neoliberalisme di Indonesia,” kata Prabowo.

Apakah sebenarnya arti neoliberalisme sehingga Prabowo menganggap paham tersebut penting dianut dalam sistem ekonomi Indonesia? Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono memiliki catatan tersendiri mengenai paham neoliberalisme.

Pertama, Neoliberalisme adalah kelanjutan dari liberalism jaman penjajahan yang ditentang keras oleh Soekarno dan Hatta. Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.

Kedua, Neoliberalisme sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia yang berdimensi kerakyatan. Neoliberalisme membuka keran investasi asing sebesar – besarnya yang dapat mendominasi perekonomian tanah air dan membuah ekonomi rakyat kian terpuruk.

Ketiga, neoliberalisme mengutamakan kepentingan pemodal atau kapitalis atau juga investor sehingga menempatkannya diposisi sentral substansial. Sementara poisisi rakyat diletakkan pada posisi marginal residula atau pinggiran.

Keempat, neoliberalisme menggusur rakyat miskin, pembangunan rakyat tidak inherent dengan pembangunan ekonomi.

Kelima, neoliberalisme akan menjajah Indonesia dengan pola baru. Rakyat menjadi budak di negerinya sendiri. Rakyat akan berada dicengkraman kapitalisme neoliberalisme yang merupakan penghisapan dan penindasan struktural, dll.

Inilah arti paham neoliberalisme yang sesungguhnya dapat mematikan ekonomi kerakyatan Indonesia tanpa ampun. Oelh karena itu, Profesor Sri Edi Swasono sangat mengkritisi paham tersebut karena dinilai dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

Inilah paham ekonomi yang akan diterapkan Probowo jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Prabowo akan mengembalikan Indonesia kepada negara – negara penjajahan. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pendahulu akan kembali direnggut.kompasiana
maaf kalo sumbernya kompasiana. tapi agan bisa wafer sendiri di videonya

42 menit

Jakarta - Bertempat di rumah Polonia, Jakarta Timur hari ini Senin (19/5/2014) pasangan calon presiden dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dideklarasikan. Dalam pidatonya Prabowo mengaku selama ini berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Selama di oposisi tak jarang dia melontarkan kritik pedas kepada pemerintah. "Saya bukan dari koalisi yang tengah memerintah, tapi saya bagian dari koalisi yang akan memerintah," kata Prabowo disambut tepuk tangan anggota partai yang hadir dalam deklarasi tersebut.

Meski opisi, namun dia mengklaim sebagai pihak yang juga turut memuji keberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono."Saya kritik pemeritah keras, Tapi saya juga akui banyak keberhasilan di pemerintahan SBY," papar Prabowo.

Melalui pujian tersebut, apakah Prabowo bermaksud 'merayu' SBY?. Yang pasti sehari menjelang pendaftaran capres dan cawapres ditutup, Partai Demokrat belum mendapatkan mitra koalisi.

Tahun ini partai besutan SBY itu hanya mendapatkan sekitar 10 persen suara sehingga tak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri.

Deklarasi capres dan cawapres Prabowo-Hatta Rajasa diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PPP, PAN, PBB, dan Partai Golongan Karya. Selasa (20/5/2014) besok rencananya pasangan ini akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.
sumur