Program pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu dievaluasi kembali. program MP3EI bertujuan mengejar ketertinggalan dengan pemerataan pembangunan. Tujuan dari evaluasi tersebut agar kabinet Jokowi selanjutnya bisa menjalankan program dengan lebih baik ke depannya terutama pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.

Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat ini dan ke depan Indonesia masih memerlukan lebih banyak lagi infrastruktur seiring kebijakan industrialisasi dan hilirisasi yang berjalan. Percepatan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi masih terus dibutuhkan tidak hanya lima tahun ke depan, tetapi sampai 10-20 tahun kedepan.

MP3EI juga dapat merupakan manifestasi dari strategi pencapaian rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional di bidang infrastruktur fisik. Total investasi proyek MP3Ei yang sudah groundbreaking sejak diresmikan pada 2011 hingga Agustus 2014 mencapai Rp 863,5 triliun dengan 383 proyek. Sebanyak 174 proyek merupakan investasi di sektor riil dengan nilai Rp 441,2 triliun dan 209 proyek investasi di sektor infrastruktur senilai Rp 422,3 triliun. Dari total investasi yang sudah groundbreaking ini, Rp 134 triliun di koridor Sumatera, Rp 309,7 triliun di koridor Jawa, Rp 177,3 triliun di koridor Kalimantan, Rp 69,9 triliun di koridor Sulawesi, Rp 53,8 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, serta Rp 187 triliun di Papua dan Maluku.

Investasi didominasi oleh pembiayaan swasta dan BUMN dengan komposisi sebanyak 26,2% investasi berasal dari BUMN, 37,9% swasta, 15,6 % APBN dan APBD, serta 20,1 % dari pembiayaan campuran BUMN dan swasta. Dari total proyek MP3EI yang telah groundbreaking hingga Agustus 2014, 63% berada di luar Pulau Jawa yang diharapkan dapat mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Melalui program MP3EI, koridor-koridor ekonomi selain Jawa diharapkan dapat semakin berkembang dan berdaya saing tinggi.

Pemekaran ekonomi di koridor-koridor di luar Pulau Jawa ini juga diharapkan dapat mengatasi disparitas pembangunan yang selama ini berpotensi menghambat proses perluasan dan percepatan pembangunan. Strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia memiliki tiga pilar yakni pilar pertama menempatkan enam koridor pembangunan mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT. Melalui program MP3EI, perluasan dan percepatan prmbangunan diharapkan dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya diluar Jawa.

Melalui program MP3EI dengan enam koridor ekonomi diharapkan dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kluster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Dalam dokumen MP3EI, pemerintah menargetkan perluasan pasar tenaga kerja hingga mencapai 9,44 juta tenaga kerja yang tersebar di sektor utama (industri) sebanyak 4,73 juta orang dan sektor pendukung (infrastruktur) 4,98 juta orang. Perluasan pasar tenaga kerja ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik yang ditunjukkan sektor konsumsi rumah tangga. Sektor ini merupakan penopang struktur ekonomi nasional dalam 10 tahun terakhir termasuk diantaranya menyelamatkan perekonomian dari imbas krisis global.

Semangat percepatan dan perluasan pembangunan dalam program MP3EI ditujukan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui konektivitas nasional dan sekaligus mengantisipasi integrasi ekonomi global. Melalui program MP3EI, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (selain Jawa) diharpkan dapat semakin mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita pembangunan nasional. Dengan konektivitas nasional, pembangunan daya saing nasional dapat ditingkatkan dan disebar keseluruh wilayah Indonesia. Konektivitas nasional ini sekaligus memperkokoh struktur ekonomi nasional melalui jalur distribusi yang lebih efisien dan berdaya saing. Sebagaimana diketahui disparitas pembangunan disebabkan karena lemahnya konektivitas antar daerah.

Aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah. Keterbatasan infrastruktur transportasi (jalan desa, jembatan desa, pelabuhan perintis); infrastruktur informasi dan telekomunikasi (desa pintar, rumah pintar, desa berdering); infrastruktur sosial dan ekonomi (Puskesmas Terapung, pasar desa); serta infrastruktur energi (listrik desa) menjadi penyebab kegiatan ekonomi daerah berbasis industri tidak dapat menyebar ke daerah-daerah tertinggal yang terisolir.

Ditengah proses transisi kepemimpinan nasional, kita berharap program MP3EI ini dapat terus berjalan mengingat besarnya harapan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen pelaksanaan MP3EI bagi pemerintahan mendatang tidak hanya didudukkan sebagai komitmen politik terhadap konstituen, tetapi juga komitmen moral bagi terciptanya pembangunan yang adil dan merata. Inklusivitas pembangunan perlu untuk terus didorong demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Program MP3EI bukan sekedar program politik melainkan program nasional yang diarahkan untuk memastikan terwujudnya cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Kita tentunya berharap program MP3EI ini dapat tercapai hingga 2025. Dinamika peralihan kekuasaan dan kepemimpinan nasional tentunya tidak menegasikan program ini sebagai salah satu roadmap jangka panjang yang kini dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi negara dengan ekonomi yang maju dan terpandang di mata dunia. Selain itu, diperlukan pemimpin lembaga tinggi negara seperti DPD RI yang berpengalaman, tegas dan merakyat dan yang terpenting bisa diterima segala pihak serta perubahan paradigma hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Tujuannya agar semua pemangku kepentingan berperan bersama-sama dalam pembangunan.