Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.[1]

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. [2] Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.[2]

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.[3].

Pokok-pokok Liberalisme[sunting | sunting sumber]
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property).[2] Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. [2] Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.[2]
Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)[2]
Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)[2]
Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.[2]
Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)[2]
Negara hanyalah alat (The State is Instrument). [2] Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk
tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. [2] Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.[2]

Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism).[2] Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.[2]
Dua Masa Liberalisme[sunting | sunting sumber]
Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. [2] Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. [2] Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. [2] Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. [2] Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. [2] Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. [2] Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.[2]

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. [2] Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). [2] Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. [2] Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.[4]

Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme Klasik[sunting | sunting sumber]
Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.

Martin Luther dalam Reformasi Agama

Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. [5]. Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. [5] Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. [5] Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula. [5] Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. [5] Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”.[5]

John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda

Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature. [6] Namun dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. [6] Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. [6] Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ‘’State of Nature’’, individu itu pada dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya. [6] Namun, manusia ingin hidup damai. [6] Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru – suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga (penguasa). [6] Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam karung’. [6] Sehingga, mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. [6] Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. [6] Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara. [6] Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik. [6]

Adam Smith

Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme[sunting | sunting sumber]
Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.

* Demokrasi dan Kebebasan Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.

Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.[7]

* Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.[8]
wiki

koalisi merah putih akan melawan liberalisme

Tokoh Koalisi Merah Putih, Amien Rais, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie (kiri ke kanan) memberikan penjelasan seusai mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Salah satu poin pertemuan adalah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih menilai perkembangan bangsa saat ini cenderung terlalu liberal dan tidak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk melawan liberalisasi yang terus menggerogoti kedaulatan negara, Koalisi Merah Putih menyatukan langkah bersama melakukan perjuangan ideologis.

"Ada serangkaian undang-undang yang harus ditata kembali. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya langkah awal dari Koalisi Merah Putih untuk rangkaian perubahan atas sejumlah UU yang terlalu liberal," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Rabu (10/9/2014) malam, sebelum pertemuan Koalisi Merah Putih di rumah Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta.

Dalam silaturahim itu, hadir sejumlah petinggi partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.

Menurut Aburizal, perjuangan Koalisi Merah Putih dalam UU Pilkada harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah UU yang dinilai terlalu bersifat liberal. Setelah UU Pilkada, ujar Aburizal, Koalisi Merah Putih juga akan meninjau kembali regulasi mengenai mineral dan pertambangan seperti yang diatur dalam UU Mineral dan Batubara (Minerba). ”UU Minerba akan kita lihat, apakah sesuai dengan akarnya atau tidak,” ujarnya.

Menurut Aburizal, regulasi di bidang perbankan juga dinilai terlalu liberal. ”Tak ada satu pun negara yang membolehkan asing punya 100 persen saham perbankan dan boleh beroperasi di seluruh wilayah negara tersebut. Padahal, bank-bank Indonesia tak mudah beroperasi di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok,” ujarnya.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais yang ikut hadir. ”Pelaksanaan pilkada selama ini jauh dan menyimpang ke kanan serta bersifat liberal. Padahal, esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dan permusyawaratan perwakilan. Karena itu, UU Pilkada tidak boleh kehilangan roh Pancasila dan keabsahan filosofis dan sosiologis,” katanya.

Amien menambahkan, kedaulatan bangsa merupakan arah dari perjuangan Koalisi Merah Putih. ”Dalam alam demokrasi yang mapan, eksekutif dan legislatif harus saling menyeimbangkan. Sebab itu, tujuan Koalisi Merah Putih bukan untuk kekuasaan semata,” kilahnya.

Adapun Prabowo mengatakan, pertemuan kali ini adalah untuk membahas perkembangan ekonomi dan politik bangsa. ”Ini awal kerja sama yang erat,” katanya. (EDN)

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan sistem ekonomi di Indonesia. Menurutnya, sistem yang dipakai saat ini adalah sistem ekonomi neoliberal.

"Mereka yang saat ini dipercaya oleh rakyat untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan ekonomi bangsa telah memercayai dan menjalankan paham ekonomi yang keliru," kata Prabowo saat kuliah umum dalam wisuda STKIP Persatuan Islam, di Bandung, seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi neoliberal menjadi salah satu penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negara sendiri. Akibat sistem ekonomi yang salah itu, kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri.

Menurut dia, fenomena larinya kekayaan bangsa itu merupakan sesuatu yang diterima dan dimaklumi oleh para ekonom penganut paham neoliberal. Oleh karena itu, ia berharap, putra dan putri Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dia menginginkan para wisudawan tidak takut untuk mempelajari data, angka, dan fakta-fakta terutama yang berkaitan dengan ekonomi. "Para sarjana harus memiliki kemampuan untuk membaca dan berbicara dalam bahasa asing agar dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan bangsa lain," ucapnya.
sumur