TEMPO.CO , Jakarta: Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyaatmadji, mengatakan pemilihan
kepala daerah langsung secara serentak dapat
menghemat anggaran negara sekitar 50 persen.
Penghematan paling utama, kata Dodi, diperoleh dari
distribusi logistik. "Distribusinya tidak usah bolak-balik sehingga
ongkosnya tidak dobel," kata Dodi ketika dihubungi,
Sabtu, 13 September 2014. Selain distribusi, ongkos
petugas kelompok pemungutan suara bisa ditekan
karena hanya sekali bertugas. "Bayarnya sekali
meski mengawasi tiga pemilihan kepala daerah sekaligus." (Baca: Asosiasi: 5 Alasan Penolakan Pilkada oleh DPRD) Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi
polemik dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
Enam fraksi tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi
Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Mereka adalah pendukung bekas calon presiden, Prabowo Subianto. Sedangkan koalisi pendukung presiden terpilih, Joko
Widodo, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura,
sepakat dengan pilkada langsung. Partai Demokrat
sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak
pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam
pilkada langsung. Sementara itu, pemerintah mendukung pilkada
langsung. Fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih
mengatakan pilkada melalui DPRD akan lebih murah,
namun pemerintah berkeras melakukan pilkada
langsung asal serentak untuk menekan biaya. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo
Membelot) Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi
mengatakan biaya pilkada tak serentak cukup
mahal. FITRA menghitung ongkos yang harus
dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pilkada
untuk satu orang mencapai Rp 100 ribu. "Jadi total anggaran per daerah dibagi jumlah daftar
pemilih tetap. Paling besar di Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, yang mencapai Rp 126 ribu per
orang," kata Uchok. Semakin sedikit penduduk di
suatu daerah semakin besar dana yang harus
dikeluarkan. "Jika pemilihan serentak, unit cost bisa berkurang." Biaya akan berkurang, menurut Uchok, terutama
untuk ongkos perjalanan anggota Komisi Pemilihan
Umum dan sosialisasi dapat dilakukan sekali, tak
perlu dengan ongkos berlipat.