TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok berang dengan berbagai tuduhan sejumlah politisi terkait sikapnya menolak pemilihan kepala oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ahok menantang para politisi tersebut untuk melakukan pembuktian terbalik harta kekayaan.

“Makanya saya bilang kalau anda mau ribut-ribut sama saya, ya pembuktian terbalik deh,”ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ahok mengatakan dirinya tidak asal berbicara mengenai adanya dampak yang dirimbulkan apabila Pilkada melalui DPRD.

Termasuk, lanjut Ahok, praktik buruk yang dilakukan oknum di DPRD.

“Ini kan sudah ada temuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dulu, bahwa ada dana-dana siluman, kok anda enggak pernah tuntut BPKP. Terus ada bukti pemborosan Rp 2,3 triliun di dinas pendidikan, kok anda gak ngomong,” ujar Ahok.

Sehingga lanjut Ahok pernyataanya mengenai alasan menolak pemilihan kepala daerah dipilih langsung, tidak usah diributkan. Kecuali lanjut Ahok yang meributkan tersebut berani membuka harta kekayaannya.

“Saya pernah di DPRD kok. Saya pernah di DPR-RI. Saya seorang mantan semua. Mari kita buktikan harta kita secara terbalik, biaya hidup kita berapa, pajak yang kita bayar berapa.

Saya sudah klarifikasi. BPKP ngomong di paparan gak ada yang ribut tuh. BPKP kan ngomong waktu itu, ada dana-dana siluman, tiba-tiba siluman. Jadi gak usah cari gara-garalah,” ujar Ahok.