Tolak Pilkada oleh DPRD Ridwan Kamil Ajak Bupati dan Wali Kota Demo

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Bahkan Ridwan mengajak bupati dan wali kota yang memiliki pendapat sama untuk berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
"Bubar dari sini, kita jalan dan suarakan aspirasi kita agar pilkada tetap dilakukan secara langsung," kata Ridwan saat berbicara di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Ridwan mengatakan, pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri. Apalagi jika calon tersebut berasal dari independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.
"Kalau pilkada dikembalikan ke tidak langsung, orang di luar mainstream tidak akan muncul," katanya.
Ia menambahkan, pilkada langsung memang memiliki konsekuensi lebih melelahkan daripada pilkada oleh DPRD. Namun, konsekuensi itu harus diterima karena bekerja untuk rakyat itu tidak mudah.
Lebih jauh, Ridwan menganggap salah apabila ada penilaian pilkada langsung berbiaya mahal. Mahal atau tidaknya pilkada tergantung dari teknis yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.
"Batasi saja baliho, pamflet. Kalau mau bikin murah jangan ada rapat akbar, cari cara lain yang lebih efektif," katanya.
Ridwan mengatakan, esensi terpenting dari pelaksanaan pilkada langsung adalah partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya.
"Tiga menit di dalam bilik suara untuk mencoblos adalah hak politik rakyat," kata kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu.
Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih tetap ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah tetap dipilih secara langsung.
http://nasional.kompas.com/read/2014...Wali.Kota.Demo

Para wakil Rakyat menolak pilkada tak langsung
Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan enam fraksi agar pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD mendapat penolakan dari sejumlah kepala daerah. Bahkan para kepala daerah rela menentang partainya.

Salah satu kepala daerah yang menolak disahkannya RUU Pilkada adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lantaran berbeda pandangan dengan partainya, Partai Gerindra, Ahok berencana mengundurkan diri dari partai.

"Hari ini saya ajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Suratnya sedang disiapkan hari ini juga dikirim ke DPP," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Sikap Partai Gerindra, dinilai Ahok, merupakan langkah mundur dalam proses berdemokrasi. "Kalau dipilih DPRD mana mungkin Jokowi jadi Wali Kota Solo dan Gubernur. Mana mungkin saya bisa jadi Bupati Belitung Timur. Itulah yang jadi permasalahan, ini soal prinsip," ungkapnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya juga memiliki sikap berbeda dengan partainya (PAN). Saat ini PAN yang berada dalam koalisi Merah Putih tengah memperjuangkan disahkannya RUU Pilkada, yang salah satu poinnya mengembalian pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bima tak sepakat dengan sistem Pilkada tak langsung.

Bima menganggap Pilkada langsung membuat rakyat lebih merasa memiliki dan dekat dengan calon kepala daerah. Bima membantah tudingan bahwa pilkada langsung sarat dengan penghamburan uang yang sangat besar. "Nilai hakiki dari demokrasi adalah partisipasi," ujar Bima.

Sikap menolak terhadap pilkada tak langsung juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kader PDIP ini tak setuju atas RUU Pilkada soal pemilihan kepala daerah yang diserahkan kepada DPRD. Menurutnya, aturan itu justru membuat mundur proses pendewasaan demokrasi.

"Jika RUU tersebut nantinya diundangkan, maka calon kepala daerah independen atau perorangan tidak akan pernah bisa menjadi kepala daerah. Karena anggota DPRD tentunya tidak akan mau memilih calon perseorangan itu," ujar politikus PDIP ini di Semarang, Sabtu, 6 September lalu.

Enam fraksi mengusulkan agar pilkada tidak dipilih oleh rakyat. Enam fraksi tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka tergabung dalam koalisi Merah Putih. Sebaliknya, pemerintah bersama partai-partai pendukung Jokowi-JK mendukung pilkada langsung. (YDH)
http://m.metrotvnews.com/read/2014/09/10/289559


Kepala Daerah Ramai Ramai Tolak Pilkada Tak Langsung

Sikapi RUU Pilkada, Kepala Daerah Se-Indonesia Bertemu Hari Ini

*Liputan6.com, Jakarta -* RUU Pilkada
 tengah jadi sorotan banyak pihak, tidak hanya masyarakat melainkan juga para kepala daerah. Penyebabnya, dalam RUU tersebut akan diatur mengenai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD
.

Terkait hal ini, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apoksi), dijadwalkan akan melakukan rapat. Tujuannya, untuk menentukan sikap terhadap wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung Kamis (11/9/2014) pukul 11.00 WIB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Selain para kepala daerah, dikabarkan pula hadir pengamat hukum tata negara Refly Harun dan Saldi Isra.

Pemilihan tidak langsung didorong oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Ada beberapa alasan untuk dilakukan pemilihan tidak langsung, salah satunya dianggap untuk memenuhi sila ke-4 Pancasila.

Namun pemilihan tak langsung ditentang koalisi partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yakni PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. 

Bahkan usulan pemilihan tidak langsung yang diatur dalam RUU Pilkada
 itu memicu seteru antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Partai Gerindra. Penyebabnya, Ahok
 yang akan menggantikan Jokowi menjadi Gubernur  pada 20 Oktober mendatang, tak setuju dengan usulan partainya. 
http://m.liputan6.com/news/read/2103...rtemu-hari-ini

semakin banyak yang menolak pilkada tak langsung
baca juga --->http://chirpstory.com/li/229603