Merdeka.com - Bupati Solok, Sumatera Barat Syamsu Rahim menolak keras pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurutnya, pilkada tak langsung itu akan membuat kepala daerah diperalat dan dijadikan bank berjalan oleh anggota DPRD.

"Ini jadi ATM-nya anggota dewan dan partainya, karena kami harus membeli partai, kami harus membayar anggota dewan. setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya," kata Syamsu dalam pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (11/9).

Sistem pilkada tak langsung itu membuat Indonesia kembali kepada masa Orde Baru. Nantinya setiap calon kepala daerah harus memberikan uang pelicin.

"Kepala daerah ini akan dijadikan objek ATM anggota dewan yang mana mereka merasa berjasa," ujarnya.

Syamsu menjadi bupati setelah diusung oleh Partai Golkar. Saat ini Golkar adalah salah satu partai pendukung pilkada tak langsung. Namun Syamsu tak takut dipecat dari Golkar.

"Silakan saja pecat, saya enggak mau dijadikan mesin ATM. Pilkada lewat DPRD itu money politic-nya besar," tegas Syamsu.

Saat ini DPR tengah menggodok RUU Pilkada. Pasal paling krusial adalah rencana pemilihan kepala dipilih oleh DPR. Pada 25 September adalah batas akhir sidang anggota dewan sebelum masa tugasnya berakhir.

mari kita lihat jalan megalomaniacnya Prabowo