Bupati Tasikmalaya Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Bupati Tasikmalaya Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"

InRealLife

11-09-2014 07:22

Bupati Tasikmalaya Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"

http://regional.kompas.com/read/2014...aran.Khalifah.

Bupati Tasikmalaya Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"

Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya

Quote:

Bupati Uu Nilai Pilkada di DPRD Sesuai Ajaran "Khalifah"
Kamis, 11 September 2014 | 12:41 WIB

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, seorang kepala daerah yang dipilih langsung DPRD merupakan cerminan dari salah satu ajaran para khalifah atau pejuang Islam terdahulu. Namun, Uu menilai penetapan kepala daerah oleh wakil rakyat di era sekarang terdapat nilai positif dan negatifnya.

"Kalau melihat pada masa khalifah terdahulu memang seorang pemimpin dipilih langsung oleh perwakilan. Tapi cara pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh DPR ada segi positif dan negatifnya," kata Uu, Kamis (11/9/2014) siang.

Dijelaskan Uu, apabila kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki segi positif di mana rakyat bisa ikut menentukan secara langsung cara Pilkada. Sehingga rakyat bisa menentukan secara langsung pula sosok pemimpin mana yang lebih baik sesuai aspirasi rakyat.

Sedangkan, jika pemimpin langsung dipilih wakil rakyat, rakyat tidak bisa menentukan pemimpinnya secara langsung. Sehingga rakyat hanya bisa mempercayakan aspirasinya melalui wakilnya di DPR.

"Tapi positifnya dipilih langsung wakil rakyat akan menghemat anggaran Pilkada, sedangkan segi negatifnya melalui Pilkada ada penggunaan anggaran yang tidak sedikit di sana," kata Uu.

Dari sisi pemerintahan, dia selaku orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya, akan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab, selaku pelaksana pemerintah daerah, Uu menilai, selama ini selalu menjalani dan patuh terhadap pemerintah pusat. Sekalipun, posisi daerah saat ini memiliki kebijakan otonomi daerah.

"Kalau kami di Tasik akan mengikuti apa yang sudah ditentukan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi kalau nanti diputuskan kepala daerah dipimpin DPR, kita akan ikuti," tambah Uu.

Uu yang sekaligus Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat tersebut hanya meminta kepada pemerintah pusat agar semua peraturan yang akan ditentukan memihak kepada kesejahteraan rakyat. Sehingga meski ia selaku produk Bupati hasil pemilihan secara langsung melalui Pilkada, tak akan mempermasalahkan kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPR.

"Kalau saya tidak akan mempermasalahkan apa yang akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui legislatif terkait RUU tersebut. Toh saya bekerja ini untuk rakyat," kata Uu.

Diberitakan sebelumnya, polemik pro dan kontra RUU terkait pemilihan kepala daerah oleh DPR terus mencuat sebelum aturan itu disahkan DPR RI beberapa pekan lagi. Setiap kepala daerah ada yang mendukung dan ada yang menolak RUU tersebut disahkan.

Judulnya agak memancing, tapi sebenarnya Pak Bupati berposisi netral.

Sekalian untuk meluruskan:
-Khalifah yang dipilih melalui "DPRD" hanya Abu Bakar as-Shiddiq, khalifah pertama; sepeninggal Nabi Muhammad, di Saqifah (rumah beratap) Banu Sa'idah, awalnya para pemuka kaum Anshar (Banu Aus & Khazraj) berunding sendiri untuk membahas kepemimpinan Muslim. Namun kaum Muhajirin awalnya tidak tahu ada pertemuan itu. Ketika Umar dan Abu Bakar tahu, mereka (plus Abu Ubaidah) pun datang dan berdebat dengan kaum Anshar. Umar memanfaatkan perseteruan lama Aus-Khazraj untuk memecah suara Anshar, bahkan sampai mengusir pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubadah (penduduk Madinah pertama yang masuk Islam) yang diajukan sukunya sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya semua orang yang hadir sepakat untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Meski demikian, masih ada kelompok-kelompok yang kurang puas, seperti pengikut Sa'ad bin Ubadah dan pendukung Ali bin Abu Thalib.

Quote:

Padanannya dalam situasi modern:

Ketika diperlukan pergantian gubernur, Fraksi A dan B di DPRD bersidang sendiri untuk memilih gubernur. Sidang ini diketahui Fraksi C dan D yang kemudian ikut terlibat. Ketua Fraksi C yang terkemuka mengambil alih pimpinan sidang dari ketua fraksi A dan B, bahkan mengusir ketua fraksi B yang mempermasalahkannya. Lalu calon dari fraksi D, yang sangat berpengalaman mendampingi gubernur lalu, diterima sebagai gubernur berikutnya oleh semua orang. Ketua dan sebagian fraksi B tidak terima tapi tidak bikin ribut di luar. Dan ada fraksi E yang sebenarnya menyatakan ketua fraksinya lebih berhak jadi gubernur karena sudah seperti anak sendiri bagi gubernur terdahulu, tapi mereka tidak diajak sidang.

-Khalifah kedua, Umar bin Khatthab, tidak dipilih "DPRD" melainkan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar, dalam surat wasiat yang ditulis Utsman bin Affan.

Quote:

Padanannya: SBY menjelang berakhirnya masa jabatan langsung menulis surat keputusan yang menunjuk Gita Wirjawan sebagai presiden 2014-2019.

-Khalifah ketiga, Utsman bin Affan: Sewaktu Khalifah Umar sedang sekarat, dia menunjuk enam sahabat: Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqash, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah untuk berembuk dan memilih khalifah berikutnya di antara mereka sendiri. Pertama Thalhah mendukung Utsman, lalu Zubair mendukung Ali. Sa'ad mendukung Abdurrahman bin Auf, tapi lalu Abdurrahman bin Auf memilih mengundurkan diri supaya calon tinggal Ali dan Utsman. Abdurrahman bin Auf bertanya ke Ali, bagaimana kalau Ali dibaiat sebagai Khalifah? Ali menjawab tidak menerima, kecuali kalau baiatnya didasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul, dan ijtihadnya sendiri. Sementara ketika Abdurrahman bin Auf menanyakan hal yang sama ke Utsman, Utsman menjawab ya. Abdurrahman bin Auf bertanya lagi ke Ali tiga kali, tiga kali jawaban Ali tetap sama. Akhirnya Utsman-lah yang jadi khalifah.

Quote:

Padanannya:
Dalam kongres partai G ada enam calon ketua umum: H, I, J, K, L, M. Hari pertama, H langsung bilang mendukung K dan I mendukung L. Calon tinggal empat. J menyatakan mendukung M. M kemudian mundur dari pencalonan dan memilih jadi panitia pemilihan. Lalu M bertanya ke K dan L, maukah jadi ketua umum. K menjawab tidak, kecuali sesuai AD/ART partai dan inisiatifnya sendiri, tiga kali tidak berubah. L menjawab iya. Akhirnya L dipilih jadi ketua partai.

-Khalifah keempat, Ali bin Abu Thalib: Sesudah tewasnya khalifah Utsman, umat Islam perlu pemimpin. Kelompok pemberontak yang menentang Utsman meminta Ali jadi khalifah. Ali menolak, tapi kemudian makin banyak kalangan yang meminta Ali jadi khalifah, termasuk para sahabat nabi, sehingga akhirnya dengan berat hati Ali menerima. Yang tidak setuju hanya Banu Umayyah.

Quote:

Padanan: Di suatu negara, presidennya akan segera habis masa jabatan. Media yang kritis terhadap presiden itu mendorong-dorong seorang tokoh untuk jadi penggantinya. Awalnya si tokoh menolak, tapi lama-lama makin banyak rakyat dan tokoh besar yang menjadi sependapat dengan media dan akhirnya si tokoh mau menerima dukungan itu dan menjadi presiden berikutnya.

-khalifah berikutnya, Muawiyah (versi Sunni) jadi khalifah sesudah terjadi kekosongan kekuasaan karena tewasnya Ali bin Abu Thalib. Hasan bin Ali sebenarnya disiapkan sebagai khalifah penerus Ali, tapi memilih berdamai dengan Muawiyah daripada terjadi perpecahan, dengan syarat Muawiyah tidak membangun dinasti. Tapi kemudian Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai pengganti. Akibatnya adik Hasan yaitu Husain berperang melawan Yazid di Karbala, berakhir dengan kematian Husain dan keluarganya.

-selanjutnya gelar khalifah diwariskan dalam dinasti... dari ayah ke anak, kakak ke adik, dalam keluarga.

=====
Jadi sebenarnya ajaran "khalifah" dalam memilih pemimpin tidak sesederhana yang pak Bupati kira. Tidak ada rumusan jelas dari sejarah. Praktiknya juga bermacam-macam, yang paling sering (sesudah zaman khulafaur rasyidin) adalah sistem dinasti--kepemimpinan diwariskan dalam keluarga.

tien212700 memberi reputasi

5.4K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan