CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Surat Pembaca /
Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54111fa6c0cb17d1478b4579/permainan-pajak-bumi-amp-bangunan-oleh-oknum-amp-mafia-pajak-di-samarinda

Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda

Permisi agan& aganwati. Ane di sini ingin share sedikit masalah yg di hadapi para penduduk Samarinda skrg. Kami semua para wajib pajak di hadapi dengan masalah pembayaran PBB dimana kami di nyatakan menunggak PBB beberapa tahun silam padahal kenyataaan nya kami telah membayar PBB tersebut. Sebagai contoh kasus PBB ane di bawah ini

Printout rincian PBB yg ane di nyatakan nunggak tahun 2010 & 2011. Note that yg di coret di nyatakan lunas karena pemutihan untuk PBB 2007 kebawah, padahal sudah ane bayar jg
Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda

Sementara di bawah ini kwitansi pelunasan PBB tersebut

PBB 2010
Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda

PBB 2011
Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda

Hampir semua warga Samarinda mengalami masalah ini. Apabila tidak dapat menunjukkan kwitansi pembayaran tersebut kami sebagai penduduk yg wajib pajak di haruskan membayar PBB 2x. Ini hanya salah satu contoh PBB ane yg masi ada kwitansi nya. Yg lain sudah hilang di bawa banjir yg terjadi tgl 5/11/13 di jalan Argamulya Dalam samarinda. Waktu itu ane membawa tas berisi dokumen2 dan dokumen tersebut hanyut. Jadi ane terpaksa harus membayar lagi PBB untuk property ane yg laen yg kwitansi nya telah hanyut.
Inti nya di sini ane ingin menanyakan kemana uang2 PBB yg kami setor kan? Bayangkan berapa juta umat di Samarinda yg mengalami hal serupa. Misal masing2 kepala harus membayar ulang 1,000,000, brp sudah duit kami yg lenyap di makan mafia2 pajak seperti gayus.

Sekian atas perhatiannya, thanksemoticon-Cendol (S)
Thread sudah digembok
dulu bayar pbb dimana kok pake kuitansi?


berati lo setor ma orang tapi gak dibayar ma dia.
itu menurut gw.
lo setor dimana?
Diubah oleh poni.aneh
coba tanya ke kantor pajak aja gan, siapa tahu bisa dicetak ulang stts-nya. sekarang kan pbb usdah diambil alih pengelolaannya dari direktorat jenderal pajak ke pemda setempat. mungkin database-nya tidak tersambung
Wah kasian juga kalau harus bayar dua kali.

Menurut info yang ane baca di kaltim post (mobile), masalah ini disebabkan oleh adanya transisi pengelolaan PBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda ke Dispenda. Diketahui, sejak 1 Januari 2012 pengelolaan pajak itu ditangani kabupaten/kota. Yang diterima Dispenda tidak sinkron antara data dan pembayaran warga. Akibatnya terjadi ketidakakuratan data yang dimiliki.

Sekalian ane kutip penjelasan dari Kepala Bidang Pembinaan dan pengembangan DISPENDA samarinda (Abdullah):

“Kalau tidak, harus melunasi PBB tertunggak dulu. Setelah itu baru bisa membayar tagihan pada 2015. Tapi kalau yakin sudah (membayar) tapi kuitansinya hilang, warga dipersilakan membuat SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN,”

Jadi bersyukur agan masih punya sebagian bukti pembayaran.

Saran ane:
Untuk bukti pembayaran yang hilang, agan dan masyarakat lainnya bisa ikuti penjelasan di atas, yaitu dengan membuatkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Apalagi alasan agan sangat jelas bahwa dokumen hilang saat bencana banjir (sekalipun sudah terjadi beberapa bulan lalu)

Sumber:
1. Komentar ane, dari ane sendiri
2. Kutipan ane ambil dari kaltimpost mobile.
3. Saran ane, ane simpulin dari kutipan.
Sistem administrasi di Negara kita emang begitu gan, jarang ada yg beres. SDM yg ada di instansi pemerintah pemicunya, dulu kantor ane juga pernah ngalamin hal begitu...

Sedikit Bercerita :
Kebetulan perusahaan tempat ane bekerja adalah salah satu perusahaan BUMN, dan waktu itu kantor ane dinyatakan belum membayar PBB sekian tahun. Surat yg datang kekantor ane adalah surat peringatan serta panggilan, sebagai perusahaan BUMN, karyawan dikantor ane kaget, masa iya intansi milik negara tidak membayar PBB sampai bertahun tahun dan lolos dari audit yg setiap tahun dilaksanakan, jadi lah hari itu pekerjaan bertambah dengan membongkar arsip gudang. Kantor pajak emang gak beres, bukti pembayaran PBB selama lima tahun kebelakang akhirnya ketemu dan bos ane langsung datang kekantor pajak, selanjutnya ya hanya permintaan maaf yg didapat dari kantor pajak, itupun hanya lisan bukan tertulis...emoticon-Sorry
Quote:


Kalo setor di teller dapat kuitansi sewarna dengan SPPTnya gan, kecuali agan transfer lewat ATM
3 hari kmaren ane jg berurusan sama Dispenda, dikiranya ane telat bayar Pajak, berhubung slip2 pajak ane lengkap dan gk pernah telat, ane samperin Dispenda dan dilakukan cross check dgn pihak Bank, ternyata pihak Bank yg salah, karena telat setor, akhirnya ane kagak jd kena denda, samperin aja gan... emoticon-Cape d... (S)
Sedikit menjelaskan sepemahaman saya terkait PBB-P2 yang saat ini (pastinya) sudah diserah terimakan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat (Kementrian Keuangan/DJP) ke Pemerintah Daerah sebagai berikut :
  1. UU no 28 tahun 2009 (download sendiri y) disitu menjelaskan salah satunya adalah pelimpahan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2014

  1. Dengan adanya pelimpahan tersebut daerah bukan hanya diberikan wewenang penuh dalam pengelolaan PBB-P2 tetapi juga diberikan bonus terkait piutang pajak yang saya yakin kevaliditasan data tersebut perlu diverifikasi ulang oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya dilakukan sebelum serah terima tetapi dalam kenyataannya banyak Pemerintah Daerah yang tidak melakukan verifikasi dimaksud dan baru melakukannya setelah serah terima sehingga timbul tunggakan pajak PBB-P2 karena data yang diserahkan Pemerintah Pusat/DJP dengan database PBB-P2 tidak sama (ternyata setelah saya pelajari dulu saat dipegang DJP belum online antara sistem dengan pembayaran di Bank)


Mengapa timbul piutang seperti yang TS keluhkan dalam pengaduan ini menurut saya ada beberapa kemungkinan yaitu :
  1. Pemungutan PBB-P2 dulu kebanyakan dilakukan oleh juru pungut dimana kemungkinan juru pungut setelah melakukan pemungutan PBB-P2 ke WP tidak disetorkan ke Bank

  1. Katakanlah juru pungut menyetorkan PBB-P2 ke bank atau WP sendiri melakukan pembayaran PBB-P2 ke Bank dan sudah mendapat bukti bayar dimana pada waktu2 yang telah ditentukan pihak bank melaporkan total penerimaan PBB-P2 ke pihak KPP beserta NOP PBB-P2 tetapi karena belum onlinenya sistem sehingga petugas KPP harus menginput satu persatu NOP tersebut (bayangkan jika 1 bulan ada 50 ribu NOP PBB-P2 yang melakukan pembayaran dengan waktu input 1 NOP rata2 2-5 menit maka berapa lama waktu yang dibutuhkan??)


Saran saya :
  1. Jangan selalu berfikir negatif terhadap abdi negara sebelum tahu apa permasalahan yang sebenarnya

  1. Jika ditemukan masalah yang sama (dan saya yakin ini menjadi masalah Nasional untuk Pemerintah Daerah se Indonesia terkait piutang PBB-P2) mohon untuk meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Dinas yang menangani PBB-P2 dan saya yakin akan dibantu solusinya
Quote:


betul agan ini, sebelumnya memang ada ketidak singkronan pengelolaan di Dispenda tk.1 dan tingkat II, yg seharusnya pengelolaannya di lakukan tingkat 2, tp tingkat satu yg selama ini mengelolanya, nah sekarang sudah di kembalikan lg ke tingkat 2, jd jika kita memang merasa sudah membayarnya tp bukti hilang, bisa membuat laporan kehilangan di kepolisian terlebih dahulu
yg gw gak ngerti nih, kalau misalnya transfer kan bisa masukkin berita tuh
jadi ketahuan di mutasi transaksi tuh penerimaan untuk apa

nah kalau kayak TS setor via teller bank, apa sama teller banknya gak di masukkin berita di form itu pembayatan untuk SPPT no berapa? emoticon-Bingung (S)
Mafia tanah dan mafia imb sama aja....harus dibabat abis
Quote:

Itu bukan pembayaran sppt gan, pembayaran pbb dan ane membayar nya langsung di loket nya dispenda. Alibi nya seh pada saat itu belum online. Jadi semua pembayaran kalo ga pny kwitansi pembayarannya seperti tertera di atas maka ente di haruskan membayar lagi.
Quote:


eh iya, maksutnya bayar pbb kan pakai sppt dulu toh?
bukannya di stts ada tuh keterangan buat pembayaran sppt no berapa?
Diubah oleh dear.lily
Post ini telah dihapus oleh si_komo
Quote:


kasus yang pernah ane alami juga,
yang penting ada bukti pembayaran + stiker-nya.
setelah diserahin PBB yang sudah di bayar, bagian pajak PBB akan mengkoreksinya,

ini hanya masalah pencatatan yang mungkin hilang/terhapus, atau mungkin juga tercetak 2 kali. Ini sudah biasa terjadi seperti PLN, PAM, NPWP juga demikian.

Yang penting BUKTI pembayaran di simpan, jangan sampaikan hilang.

untuk kasus TS, seharusnya setelah mengalami musibah banjir, TS langsung laporkan kehilangan dokumen" ke kantor polisi dan langsung ke bagian PBB, untuk dilaporkan lebih lanjut, minta print out pembayaran PBB.

kasus TS bukan mafia pajak.





Tolong pahami sistemnya, jgn ngejudge Lgsng ada mafia gt gaan, karena ada perpindahan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah yg menyebabkan data jd tidak sinkron sehingga masalah seperti agan terjadi, inilah salah satu wujud otonomi daerah gan, tanah ente, ada di daerah ente, ya bayar pajak ke pemerintah ente sendiriii, jd tolong jngn sebut mafia mafia gan emoticon-Kiss
Permainan Pajak Bumi & Bangunan oleh oknum & mafia pajak di Samarinda

Pembayaran 2007 newbie salah adminitrasi atau digelapkan sama Bank Rakyat?

Untung arsip dari 2003 masih tersimpan dengan rapi.
Akhirnya cuma bayar yg 2014 aja.

emoticon-Traveller
Post ini telah dihapus oleh si_komo
GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di