Hidayat Nurwahid Menolak Fasilitas Mobil Volvo

Liputan6.com, Klaten: Ketua MPR Hidayat Nurwahid menegaskan komitmen menolak fasilitas negara untuk pimpinan MPR seperti mobil dinas Volvo senilai Rp 1 miliar dan menginap di hotel bertarif Rp 1,5 juta per kamar semalam dalam sejumlah kegiatan. Hidayat dan ketiga Wakil Ketua MPR juga sepakat untuk meninjau ulang anggaran belanja lembaga-lembaga negara agar uang negara tidak dihambur-hamburkan para pejabat. Komitmen ini dilontarkan Hidayat di hadapan majelis pengajian di rumahnya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (13/10) malam.

Hidayat berharap sikap ini bisa menjadi titik tolak untuk meninjau ulang anggaran-anggaran belanja lembaga-lembaga negara sehingga bisa lebih efektif. Rencana belanja yang dinilai berlebihan akan dipangkas untuk menghindari penghamburan uang negara. Namun, Hidayat menyatakan tetap akan menerima fasilitas negara lain sepanjang menjadi hak prinsip dan cukup proporsional.

Atas dasar itulah, pimpinan MPR periode 2004-2009 meminta kendaraan operasional yang efisien dan bukan mobil mewah. Para Wakil Ketua MPR ini adalah A. M. Fatwa yang juga mantan Wakil Ketua MPR periode silam, pengusaha nasional Mooryati Soedibyo, dan pengusaha asal Sulawesi Selatan Aksa Mahmud [baca: Hidayat Nurwahid Ketua MPR].

Sementara, Wakil Ketua MPR A. M. Fatwa menyatakan, mobil Volvo yang dia pakai lima tahun silam sudah tidak cukup efisien sebagai kendaraan dinas. Namun, anggota Majelis dari Partai Amanat Nasional ini berniat membeli Volvo itu dan masih menunggu mekanisme dari Sekretariat Negara bila kendaraan itu akan dijual. "Kalau memang diizinkan saya beli untuk katakanlah kenang-kenangan," kata Fatwa.

Niat baik empat pimpinan MPR itu disambut positif masyarakat. Sudah sewajarnya para pemimpin menjadi suri tauladan bagi rakyat untuk hidup sederhana. Sikap ini dianggap tanda menjanjikan dan semoga diikuti semua pejabat negara. Seorang warga mengatakan keinginan pimpinan MPR ini mencerminkan sikap sederhana yang sudah tidak ada sejak zaman pemerintahan Soeharto. Meski begitu, ada juga warga yang belum percaya 100 persen dengan omongan para politisi itu. "Volvo kan hanya salah satu fasilitas. Jangan-jangan ngempes di suatu tempat tapi gelembung di tempat lain," kata dia.

cekidot

Hidayat Nurwahid Tidak Tolak Mobil Toyota Camry

Menolak mobil Volvo, bukan berarti Hidayat Nurwahid menolak mobil Toyota Camry sebagai mobil dinasnya. Hidayat, kini Ketua MPR, tidak mempermasalahkan pembelian 60 mobil Camry untuk mobil dinas pejabat. Sebelum digunakan pejabat, mobil-mobil ini akan digunakan untuk kepentingan KTT Asia Afrika 22-23 April 2005. "Dulu yang kita tolak itu kan mobil Volvo yang memang kalau dilihat dari harganya Rp 900 jutaan. Namun sekarang pemerintah membeli mobil Toyota Camry yang harganya sekitar Rp 350 juta per unit. Jadi disitu ada selisih harga sekitar 550 juta," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2005). Menurut Hidayat usulan penolakan mobil Volvo terbukti dapat menghemat keuangan negara. Jika dihitung satu unit kendaraan ada selisih 550 juta dan dikalikan 60 mobil, ada penghematan anggaran negara sekitar Rp 33 miliar. Ia menambahkan, pada prinsipnya pembelian mobil itu untuk melayani tamu negara, bukan sebagai mobil dinas pejabat negara. Jika kemudian mobil itu dijadikan mobil dinas pejabat negara, lanjut Hidayat, merupakan kebijakan lain pemerintah. "Tapi yang jelas, pembelian mobil tersebut telah berhasil melakukan penghematan uang negara sebesar Rp 33 miliar. Hal ini sesuai dengan yang kami usulkan kepada pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi keuangan negara," jelasnya.

cekibrot