Kegalauan KMP pada lembaga survei yg membuat mereka terpuruk dlm pilpres yg lalu rupanya terbawa hingga saat ini, terbukti dengan begitu gigihnya mereka menggolkan UU Pilkada karena dg Pilkada tidak langsung maka akan menutup peluang lembaga survei untuk bermain dalam pesta demokrasi didaerah.
Bila Bupati/Walikota & Gubernur dipilih DPRD maka sumber dana & daya hanya akan berputar disekitar elit politik daerah & pusat, sehingga lembaga survei, konsultan politik, bahkan rakyat yg selama ini menerima recehan tertutup peluangnya.
Apakah dg Pilkada tak langsung akan menutup peluang money politik? Atau menghemat anggaran? Jawabannya tentu tidak karna money politik tetap akan terjadi hanya saja lokusnya yg akan pindah ke elit politik (sebuah alasan yg masuk akal utk mengembalikan modal nyaleg) sedangkan untuk anggaran dalam jangka pendek sedikit berhemat tetapi dlm kurun waktu 5 tahun masa jabatan akan terjadi pemborosan besar2an karena anggaran hanya akan digunakan sebesar-besarnya utk kepentingan penguasa melalui simbiosis mutualisme eksekutif dg legislatif.
Jadi absurd argumentasi Pilkada tidak langsung. (Thread newbie)

Sumur

http://mobile.tribunnews.com/nasional/2014/09/09/gerindra-lembaga-survei-tak-diperlukan-jika-pilkada-lewat-dprd