Bima Arya: Pilkada tak Langsung Renggut Keterlibatan Rakyat

Wacana diterapkannya Pilkada tak langsung masih menjadi perdebatan. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut proses itu sebagai titik kemunduran demokrasi.

Bima ragu, Pilkada yang dikembalikan kepada DPRD akan membuat demokrasi menjadi tak bermakna.

"Saya melihat keinginan untuk kembali ke sistem dimana kepala daerah diputuskan oleh DPRD itu adalah langkah mundur," kata Bima dalam dialog Prime Time News, Metro TV, Senin (8/9/2014).

Menurutnya, dalam pilkada langsung, unsur rakyat menjadi aktor utama dan memiliki saham untuk bisa mengoreksi kinerja kepala daerah dalam mengawal demokrasi dari awal hingga akhir

Ia khawatir, jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, manifestasi rakyat dalam keterlibatan demokrasi tidak terjadi. Sebab, tidak semua wakil rakyat memiliki harapan-harapan laiknya rakyat.

http://news.metrotvnews.com/read/201...libatan-rakyat


Bima Arya: Pilkada Melalui DPRD Kemunduran Demokrasi

Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari pelaksanaan langsung oleh rakyat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, kata Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya.

"Pilkada jika dikembalikan ke DPRD itu berarti kita mundur menyerah pada sistem demokrasi. Mengatasi politik uang, seharusnya pendidikan politik dan strategi kampanye para calon pemimpin yang yang ditingkatkan," kata Bima Arya pada pemaparan survei Charta Politica di Jakarta, Kamis (5/12).

Bima menolak usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang ingin mengembalikan pilkada melalui DPRD pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada, karena alasan yang diungkapkan Kemdagri dia nilai tidak sesuai dengan realita ada dan hanya "jalan pintas" menuju reformasi birokrasi.

Usulan pilkada kembali melalui DPRD sebelumnya muncul, salah satunya, karena banyaknya konflik sosial yang terjadi setelah pilkada.

"Itu tergantung pendekatan dan cara berkampanye para calonnya. Jika memang menggunakan 'black campaign' memang bisa saja. Makanya Pengawas pemilu perlu tegas dalam menindak," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sistem politik transaksional, kata Bima, juga akan lebih masif dengan pilkada melalui DPRD, karena sumber tindakan koruptif dapat lebih besar dengan "lobi-lobi" dukungan calon pemimpin dengan anggota parlemen.

"'Pasar' akan pindah ke Dewan," katanya.

Pengamat politik yang juga aktivis reformasi 1998, Indra J. Piliang, mengatakan masalah banyaknya dampak negatif dari pilkada langsung, tidak semata-mata akibat mekanismenya, namun sistem birokrasi di pemerintahan dan partai.

"Saran dari Kemdagri (pilkada melalui DPRD) kaya gerakan salto ke belakang soal kemajuan demokrasi," ujarnya.

Menurutnya, Kemdagri seperti tidak memperhatikan realita bahwa banyaknya kepala daerah yang menjadi "sapi perah" anggota DPRD. Jika pilkada dikembalikan melalui DPRD, tindakan pemerasan oleh para anggota Dewan dapat lebih parah.

"Jika lewat DPRD tidak ada urusannya itu dengan kualitas. Apalagi kalo partainya oligarki. Semua dikuasai partai," kata Indra yang juga politisi Golkar ini.

Survei Charta Politika Survei yang diumumkan Charta Politika, Kamis, mengemukakan 74% dari 600 responden di sembilan korta besar masih menginginkan pilkada dipilih secara langsung, tidak melalui DPRD.

Pembahasan mengenai mekanisme pilkada itu hingga kini masih dibahas di Komisi II DPR terkait Rancangan Undang-Undang Pilkada.

"Sebagian besar masih inginkan pilkada langsung. Maka perlu dikaji kembali usulan Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) mengenai Pilkada lewat DPRD, dan apakah alasan-alasan Mendagri relevan dengan realita ?," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto wijaya

http://www.beritasatu.com/nasional/1...demokrasi.html


Orang kalau masih waras, idealis dan mau lihat negara semakin maju pasti milih pilkada LANGSUNG... hanya pengecut inferior dan tidak berjiwa idealis yang manut2 milih pilkada TIDAK LANGSUNG...

AYOLAH PANASBUNG, sedalam2 hati ente pasti sadar pilkada TIDAK LANGSUNG itu tidak sesuai hati nurani ente.. cuma karena gengsi dgn panastak dan ingin BEDA AJA yg bikin ente MEMBOHONGI DIRI