Aktivis LBH APIK, Erna Ratnaningsih, berpendapat seharusnya perkimpoian lebih didasarkan pada kehendak bersama pasangan yang hendak menikah. Izin orang tua, dalam prakteknya, masih sering disalahgunakan untuk melakukan kimpoi paksa. Pemaksaan dalam perkimpoian bisa terjadi kalau orang tua punya utang kepada orang lain, dan yang punya piutang menginginkan anak tersebut sebagai pembayaran utang. “Anaknya menjadi korban,” tegas Erna, Jum’at (28/8).

Erna kembali menegaskan kehendak kedua calon harus menjadi syarat utama dalam perkimpoian. Ketika kedua calon tersebut sudah saling memiliki kehendak dan setuju maka tidak diperlukan izin orang tua agar perkimpoian dapat dilakukan. “Pernikahan itu harus berdasarkan kehendak. Kehendak itu bukan hanya secara harfiah saja, tetapi ditanyakan juga apakah mereka benar-benar mau melakukan pernikahan,” ujar Erna.

Erna juga menyinggung standar ganda usia perkimpoian. Saat ini Yayasan Kesehatan Perempuan menggugat batas usia perkimpoian yang diatur UUP ke Mahkamah Konstitusi. LBH APIK ingin agar standar ganda usia perkimpoian dihapuskan, sehingga usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki sama.

Bagi Erna, izin orang tua justru bisa menyuburkan pernikahan dini karena adanya paksaan. Namun pemerintah cenderung menganggap penentuan batas usia sebagai upaya mencegah pernikahan dini. Namun Erna berharap amandemen UUP bisa mengakhiri perkimpoian yang dipaksakan, apalagi terhadap anak yang masih di bawah umur.

Dimintai tanggapan, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo, mengingatkan izin orang tua dalam perkimpoian adalah hal penting. Konsep perkimpoian asing yang hendak dibawa ke Indonesia belum tentu bisa sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia. “Kita tentu tidak dapat mengenerlisasi hak itu semua sama dan sebangun dengan negara-negara yang punya kultur yang berbeda dengan Indonesia. Menurut saya itu (izin orang tua) tetap diperlukan,” tutur Heru kepada hukumonline.

Pada prinsipnya setiap anak harus menghormati hak orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan anaknya. Dalam konteks ini, izin orang tua untuk anaknya di bawah 21 tahun masih dibutuhkan. Izin bisa tak diperlukan jika kondisinya tak memungkinkan untuk memberikan izin. Kasuistis, misalnya pemabuk atau narapidana. Lagipula, dalam praktek, perkimpoian tetap bisa berlangsung dengan perantaraan wali hakim.

Heru berpendapat klausula izin orang tua dalam UUP tetap layak dipertahankan. Orang tua punya hak terhadap anaknya yang dijamin oleh perundang-undangan, sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). “Kita pun harus menjamin hak-hak ibu yang telah melahirkan anak-anaknya, hak para ayah yang telah membesarkan anaknya. Itu merupakan bagian dari HAM juga,” jelas Heru.

LBH APIK tak hanya meminta amandemen, tetapi juga mengajukan tawaran norma baru. Pasal 6 ayat (1) UUP diubah menjadi “Perkimpoian harus didasarkan atas kehendak dan persetujuan dari kedua calon mempelai.”

Selain itu akan ditambah ayat atau pasal baru, yang rumusannya:
(1) Untuk melangsungkan perkimpoian, setiap calon mempelai harus telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang diadakan oleh lembaga pencatatan perkimpoian;
(2)Mengenai Suscatin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.