Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo telah memilih untuk mempertahankan jumlah kementeriannya bersama Jusuf Kalla tetap seperti saat ini, yakni 34 kementerian. Meski jumlahnya sama dengan pemerintahan SBY, namun beberapa kementerian akan dirombak seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertemuan Jokowi dan Tim Transisi selama satu jam di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, menghasilkan keputusan untuk mempertahankan jumlah kementerian yang ada saat ini. Beberapa kementerian akan dipertahankan namun tak sedikit yang akan di lebur.

Deputi Tim Transisi bidang Arsitektur Kabinet, Andi Widjajanto menyatakan ada 19 kementerian yang akan dipertahankan oleh Jokowi. 3 Di antaranya yang memang wajib ada berdasarkan UU yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

Selain itu Andi menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan yang juga akan dipertahankan oleh Jokowi JK. Dari 34 kementerian yang rencananya akan dibentuk, beberapa kementerian ada yang digabung dan dipisah.

Andi menyebut adanya penggabungan Kementerian Pertanian, Kelautan dan Dirjen Perkebunan menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan.

Kemendikbud adalah salah satu kementerian yang akan dirombak oleh Jokowi menjadi 2 bagian yakni pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi dan riset.

"Pendidikan tinggi, riset dan teknologi, kalau dalam logika UU Kementerian negara, dia turunan ristek dan pengetahuan, pendidikan dasar dan menengah," ujar Andi usai rapat dengan Jokowi, Selasa (2/9/2014) malam.

Jokowi juga membahas opsi pembuatan Kementerian Maritim dari Kementerian Kelautan dan Kementerian Sarana dan Prasarana, yakni gabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Transportasi.

Perubahan struktur kabinet ini menurut Andi tidak akan menimbulkan anggaran baru. Anggarannya akan menggunakan anggaran badan sebelumnya.

Pembahasan struktur kabinet ini akan terus berlanjut antara Tim Transisi dan Jokowi hingga seluruh formula kabinet pemerintahan selesai dibentuk. Penetapan 34 kementerian ini juga menutup perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK tentang jumlah kementerian ideal nantinya.

Setelah pembahasan kementerian selesai, barulah Jokowi-JK menetapkan siapa saja yang duduk di kursi menterinya.